Amien Rais: Banjir Sumatera Akibat Oligarki Kuasai Hutan Sejak Soeharto hingga Prabowo

 

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dengan tegas menyatakan bahwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera merupakan akibat langsung dari penguasaan hutan oleh kelompok oligarki selama puluhan tahun.

Menurutnya, penebangan hutan secara masif dilakukan oleh pemilik modal besar yang secara sah memegang izin Hak Pengusahaan Hutan seluas jutaan hektare dari pemerintah.

“Para oligarki yang babat ludes hutan Sumatera itu memang diberi HPH, hak pengusahaan hutan yang luasnya jutaan hektare resmi oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya pada 16 Desember 2025.

Praktik ini, kata Amien, sudah berlangsung sejak era Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo dan berlanjut sampai saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak zaman Soeharto dulu sampai zaman Jokowi dan terus sampai zaman Prabowo sekarang,” tegasnya.

Amien menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Ketua MPR pernah menghubungi Menteri Kehutanan Jamaluddin Surya Hadi Kusumo untuk mempertanyakan alasan pemberian izin skala raksasa tersebut.

“Waktu saya jadi Ketua MPR, saya pernah suatu pagi menelpon Pak Jamaluddin Surya Hadi Kusumo, Menteri Kehutanan waktu itu,” kenangnya.

Ia secara langsung menanyakan dasar pemerintah memberikan konsesi jutaan hektare kepada para cukong dan taipan.

"Saya menanyakan pada beliau apa alasan para cukong dan taipan diberi izin HPH oleh pemerintah dalam jumlah yang jutaan hektare itu,” ceritanya.

Jawaban yang diterima justru menunjukkan betapa dalamnya pengaruh oligarki terhadap pengambilan kebijakan negara.

“Jawaban singkatnya itu saya masih ingat, beliau adalah Menteri Kehutanan sekali lagi, beliau mengatakan, Pak Amin, saya tidak tahu alasannya, sejak dulu memang sudah seperti itu,” tambahnya.

Bagi Amien, pernyataan itu membuktikan bahwa kelompok oligarki yang tamak dan tidak bermoral telah mengendalikan pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama dan Orde Baru.

“Jadi memang ini luar biasa. Artinya apa? Artinya kaum oligarki yang ganas, bejat moral dan bejat manusianya itu sudah membeli pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama dulu, Orde Baru,” katanya.

Kondisi semakin memburuk pada satu dekade terakhir di masa pemerintahan Joko Widodo yang disebutnya sangat akrab dengan para taipan.

"Lebih-lebih pada zaman Orde Jokowi, sahabat karib para taipan dan cukong,” ujarnya.

Karena itu, Amien tidak yakin proses hukum terhadap delapan perusahaan yang diperiksa terkait bencana Sumatera akan berujung ke pengadilan.

"Ketika saya membaca berita bahwa ada delapan nama perusahaan diperiksa terkait banjir Sumatera, saya langsung berkesimpulan, nggak bakal kasus mereka sampai dibawa ke meja hijau,” katanya.

Alasannya, semua lembaga negara sudah berada di bawah kendali oligarki.

“Mengapa? Karena semua lembaga negara sudah dibawah duli kaum oligarki,” tegasnya.

Meski demikian, masih ada harapan kecil pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan satu syarat krusial.

"Kita masih bisa berharap pada Prabowo selaku presiden, tetapi ada syarat,” ungkapnya.

Harapan itu bergantung pada belum tersentuhnya lingkaran inti kekuasaan oleh pengaruh oligarki.

“Kalau anak buah presiden, para menterinya, dan terutama sekali orang-orang ketatnya seperti Teddy Indrawijaya, itu belum disentuh oleh tangan beracun oligarki Indonesia,” jelasnya.

Jika orang-orang terdekat presiden sudah terkontaminasi, maka tidak ada lagi harapan pada rezim saat ini.

"Kalau sampai orang-orang dekat di lingkaran istana itu sudah dibasuh bahkan dimandikan, istilahnya itu, oleh oligarki Indonesia, maka kita paksa Indonesia,” tandasnya.

“Tidak perlu lagi berharap banyak pada rezim yang berkuasa sekarang ini. Mau apa lagi?," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga