Mereka menilai konflik internal PBNU terjadi akibat terputusnya komunikasi yang sehat antara lembaga Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkat pusat.
Tokoh-tokoh Nahdliyin Yogyakarta meminta mandataris Muktamar ke-34 segera turun tangan dengan mengedepankan tabayyun dan silaturahmi sebagai jalan keluar utama.
Zuhdi Abdurrahman, salah satu pengurus senior NU DIY, menyatakan kekhawatiran bahwa konflik yang berkepanjangan akan merugikan program kerakyatan yang menjadi khittah organisasi.
Ia menegaskan bahwa warga NU di daerah jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan pengurus di Jakarta, sehingga kepentingan akar rumput harus tetap menjadi prioritas.
"NU yang di kaum bawah ini lebih besar daripada yang di Jakarta. Artinya, kekhawatiran kami itu terlepas dari isu tambang, zionis atau apa pun itu, kami cuma khawatir kisruh tidak selesai. Kemudian, tidak ada program kerakyatan," ujar Zuhdi Abdurrahman pada Jumat 28 November 2025.
Menurutnya, segala isu yang berkembang di ibu kota harus dikesampingkan demi menjaga keutuhan organisasi dan fokus pada pelayanan kepada umat.
Ia juga memperingatkan agar Nahdlatul Ulama tidak digiring ke blok politik tertentu, baik barat maupun timur, karena dapat merusak independensi organisasi.
Hasan Basri Marwah, tokoh lain yang hadir dalam musyawarah, menyampaikan harapan agar Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU segera duduk bersama untuk mengurai segala kelemahan kepemimpinan selama empat tahun terakhir.
Keduanya sepakat bahwa hanya melalui tabayyun yang jujur dan terbuka, semua persoalan dapat diselesaikan tanpa meninggalkan luka di tubuh organisasi.
Para peserta musyawarah menyerukan agar penyelesaian konflik dilakukan secepat mungkin demi menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

