Rizal Fadillah Desak Prabowo Ambil Langkah Tegas Tuntaskan Polemik Ijazah Jokowi

Repelita Jakarta - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah secara terbuka mengkritik penanganan dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang menurutnya penuh manipulasi dan menjauh dari standar keadilan yang seharusnya dipegang teguh oleh aparat penegak hukum.

Ia menilai upaya penyidikan atas aduan Tindak Pidana Umum Administratif tidak boleh terhenti begitu saja di bawah kendali Bareskrim Polri dan harus dilanjutkan hingga tuntas demi menjaga integritas proses peradilan.

“Kelicicikan Bareskrim Mabes Polri tidak boleh dibiarkan dan didiamkan. Upaya penyelidikan atas Dumas TPUA harus dituntaskan,” ungkap Rizal dalam wawancara pada Kamis 27 November 2025.

Menurutnya, menghentikan proses hukum terhadap Jokowi yang diadukan dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sama sekali tidak dapat diterima secara logis atau etis.

Rizal menuduh ada kecenderungan untuk mempercepat penanganan kasus di Polda Metro Jaya dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan, di mana prioritas diberikan pada penetapan tersangka daripada pencarian fakta sejati.

“Pokoknya jadikan dahulu tersangka, urusan kebenaran dan keadilan belakangan. Kepalsuan wajib ditutupi dengan berbagai rekayasa. Publik menilai penjahat yang berbahaya itu bernama Polisi,” tambahnya dengan nada pedas.

Hasil analisis forensik digital dari para pengadu dan pakar telah menyimpulkan bahwa ijazah sarjana Jokowi adalah hasil pemalsuan, dan tidak ada pihak yang berhasil membantah temuan tersebut secara kredibel.

“Penelitian ilmiah melalui digital forensik para pengadu dan ahli telah sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi khususnya S-1 adalah palsu,” jelasnya.

“T tidak satu orang atau lembaga pun yang mampu mematahkan dan membantahnya. Termasuk Lembaga Forensik Mabes Polri,” lanjut Rizal, menekankan ketidakmampuan lembaga resmi untuk menyangkal bukti ilmiah.

Proses penyidikan di Polda Metro Jaya juga tidak menghasilkan kemajuan signifikan, yang menurut Rizal justru menunjukkan adanya upaya sengaja untuk menyembunyikan bukti-bukti yang mengarah pada kepalsuan dokumen tersebut.

“Proses ajuan Polda Metro Jaya pada tahap penyidikan juga zonk hasilnya. Pasti palsu. Dan bukti ini nampaknya harus disembunyikan,” katanya.

Kontroversi ini kini telah menarik perhatian global, dengan isu ijazah palsu Jokowi mencapai tingkat Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk penyimpanan buku-buku terkait di Perpustakaan PBB.

“Isu ijazah palsu Jokowi sudah sampai ke High Commission of Human Rights PBB. Buku Jokowi’s White Paper dan Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu kini telah berada di Perpustakaan PBB UN Library,” ungkap Rizal.

Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar kasus ini diusut secara menyeluruh dan aduan TPUA ditangani dengan keseriusan penuh.

"Baiknya Presiden Prabowo perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ijazah palsu Jokowi. Tindak lanjuti aduan TPUA dengan serius,” tegasnya.

Jika Kapolri gagal menjalankan instruksi tersebut, Rizal memperingatkan bahwa pemecatan menjadi konsekuensi yang wajar, bahkan sanksi hukum lebih lanjut bisa diterapkan untuk memastikan akuntabilitas.

“Bila Kapolri tidak melaksanakan maka pemberhentian adalah konsekuensi logis. Bila perlu dihukum pula,” katanya.

Rizal juga menyoroti adanya konflik kepentingan internal di Polri yang mengancam independensi institusi sebagai penegak hukum, dengan menyalahkan Jokowi atas kerusakan citra yang ditimbulkannya.

“Ada konflik kepentingan di dalamnya. Independensi Polri sebagai penegak hukum berada di ujung tanduk atau di tepi jurang. Betapa jahatnya Jokowi yang telah merusak dan menjerumuskan Polri,” pungkasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok.(*)

Baca Juga