Riuh DPR! Menteri ESDM Bahlil soal Penerbitan Izin Tambang Raja Ampat: Saya Belum Ada di Muka Bumi

Repelita Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan tegas mengenai polemik izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Selasa 11 November 2025.

Bahlil secara tegas membantah keterlibatannya dalam proses penerbitan izin pertambangan yang sedang menjadi sorotan.

Ia menggunakan analogi personal untuk menegaskan bahwa izin tersebut terbit sebelum kelahirannya sekalipun.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan penerbitan izin.

Bahlil menegaskan komitmennya yang tidak pernah surut dalam membela kepentingan bangsa dan negara.

Semua kebijakan yang diambilnya selalu berlandaskan pada prinsip menjaga kedaulatan negara.

Pernyataan ini langsung disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh anggota komisi yang hadir.

Menteri ESDM ini menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan strategis untuk bangsa.

Setiap kebijakan di sektor energi dan pertambangan harus mengutamakan kepentingan nasional.

Polemik izin usaha pertambangan di Raja Ampat telah menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Kawasan Raja Ampat dikenal sebagai destinasi wisata bahari dengan keindahan alam yang sangat terjaga.

Penerbitan izin pertambangan di kawasan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi terus menjadi sorotan publik.

Berbagai langkah pengawasan dan evaluasi terhadap izin pertambangan telah dilakukan secara menyeluruh.

Proses penertiban perizinan di sektor pertambangan menjadi agenda prioritas Kementerian ESDM.

Pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam penerbitan izin pertambangan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan dalam pengelolaan sektor energi dan pertambangan.

Kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

Pemerintah terus berkomitmen menciptakan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga