Ribut-ribut Soal Negara dalam Negara di Morowali, Gus Hilmi: Apa Presiden Harus Turun Tangan?

 

Repelita Morowali - Kontroversi fasilitas penerbangan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang disebut beroperasi tanpa pengawasan negara terus memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, dengan tudingan bahwa hal itu menciptakan semacam entitas otonom di dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah, Gus Hilmi Firdausi, ikut menyuarakan kekecewaannya atas lambatnya respons aparat hukum dalam menangani isu tersebut, yang menurutnya menunjukkan betapa sulitnya menegakkan keadilan di negeri ini.

Ia menyoroti bahwa pemerintah dan penegak hukum tampak enggan bertindak tegas terhadap bandara yang diduga luput dari keterlibatan lembaga negara, sehingga meninggalkan kesan bahwa keadilan hanya bisa diraih melalui tekanan dari atas.

Pada 26 November 2025, melalui akun X @hilmi28, Gus Hilmi bertanya, Apa sebegitu sulit mencari keadilan di negeri ini lewat aparat penegak hukumnya?

Gus Hilmi juga mengkritik pola di mana masyarakat terpaksa bergantung pada intervensi langsung presiden untuk menyelesaikan perkara yang merusak rasa keadilan bersama.

Apa Presiden harus selalu turun tangan menyelesaikan vonis yang merusak rasa keadilan masyarakat? sesalnya, dengan menyebut kasus Ira Puspadewi, dua guru asal Sulawesi Selatan, Tom Lembong, dan Hasto Kristiyanto.

Ia menambahkan bahwa tren terbaru di mana kasus hukum baru mendapat perhatian setelah menjadi sensasi di media sosial semakin memperburuk situasi, seolah keadilan bergantung pada viralitas.

Apakah harus selalu no viral no justice? tandasnya.

Sementara itu, aktivis Faizal Assegaf turut mengomentari temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai bandara ilegal di Morowali, yang menurutnya menunjukkan adanya ketidakwajaran.

Faizal mencatat bahwa delapan bulan lalu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menutup program TNI Manunggal Membangun Desa ke-123 di bawah Kodim 1311/Morowali, namun tidak pernah menyebut isu bandara yang ternyata telah aktif sejak 2019 pada era pemerintahan Jokowi.

Pada 26 November 2025, melalui akun X @faizalaasegaf, ia menyatakan bahwa Mungkin ada silang kepentingan kedua pihak.

Jika asumsi itu terbukti, Faizal memperingatkan bahwa situasi tersebut menjadi indikator berbahaya bagi kohesi pemerintahan Presiden Prabowo karena melibatkan dua tokoh sentral di kalangan militer.

Kalau demikian sangat berbahaya, sebab kedua tokoh berada di lingkar inti kekuasaan. Berpotensi menyulut ketegangan serius, sebutnya.

Faizal menambahkan bahwa kecurigaan terhadap kepalsuan tidak terbatas pada dokumen pribadi, melainkan juga mencakup sikap para pemimpin di lingkaran elite.

Bukan hanya ijazah yang palsu, perilaku elite juga penuh kepalsuan, tandasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga