Pernyataan Lengkap TNI AD soal Tuduhan Jenderal Bintang 2 Beking Saat Eksekusi Lahan JK

Repelita Jakarta - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kolonel Inf Donny Pramono memberikan penjelasan resmi terkait tuduhan yang menyeruak terhadap Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja yang diduga memberikan dukungan kepada salah satu pihak dalam pelaksanaan eksekusi lahan seluas 16,4 hektar oleh Pengadilan Negeri Makassar di Sulawesi Selatan.

Donny mengonfirmasi bahwa perwira tinggi bintang dua tersebut memang menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Setelah melakukan verifikasi mendalam, ternyata keberadaan Mayjen Achmad Adipati di Makassar pada saat kejadian sama sekali tidak berkaitan dengan tugas kedinasan maupun kepentingan institusi TNI AD.

Kehadirannya di kota tersebut murni untuk menghadiri serangkaian agenda pribadi yang telah dijadwalkan jauh hari.

Agenda tersebut mencakup acara lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan bersama teman-teman satu angkatan di Lemhannas serta pertemuan tertutup membahas persiapan reuni mantan anggota Detasemen Intelijen Makassar.

Secara kebetulan lokasi penyelenggaraan kegiatan pribadi itu berdekatan dengan area sengketa lahan yang menjadi pusat perhatian publik.

Mayjen Achmad Adipati sendiri telah menyampaikan klarifikasi langsung bahwa ia tidak pernah memasuki wilayah sengketa apalagi berada di dalam area eksekusi.

Ia juga menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam bentuk apa pun terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di lokasi tersebut.

Kehadiran di sekitar kawasan hanya karena tempat acara yang diikutinya memang tidak terlalu jauh dari titik eksekusi lahan.

Dengan demikian Donny menandaskan bahwa segala tuduhan tentang pembekingan salah satu pihak dalam sengketa tanah tersebut sama sekali tidak berdasar.

TNI Angkatan Darat tetap berkomitmen penuh menjaga netralitas serta profesionalisme institusi dan tidak pernah mengamanatkan personelnya untuk mencampuri urusan di luar kewenangan militer.

Sebelumnya foto Mayjen Achmad Adipati yang sedang berbincang dengan orang lain di lokasi tersebut sempat viral di media sosial sehingga memicu spekulasi luas.

Dalam foto yang beredar ia tampak mengenakan pakaian sipil tanpa atribut dinas militer.

Sengketa lahan 16,4 hektar tersebut melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT Hadji Kalla milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla serta PT Gowa Makassar Tourism Development.

Jusuf Kalla sendiri menyampaikan kemarahan besar atas putusan pengadilan yang memenangkan pihak GMTD dan pelaksanaan eksekusi yang dinilainya tidak sah.

Ia bahkan menuding adanya praktik mafia tanah dalam kasus tersebut saat meninjau langsung lokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga pada Rabu 5 November 2025.

Menurut Jusuf Kalla lahan itu telah dibeli secara sah oleh Hadji Kalla dari pewaris Raja Gowa sejak tahun 1993.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga