
Repelita Jerusalem - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina sehari sebelum Dewan Keamanan PBB dijadwalkan memberikan suara atas rancangan resolusi yang digagas Amerika Serikat, Senin 18 November 2025.
Netanyahu menegaskan bahwa keberadaan negara Palestina hanya akan menguntungkan Hamas dan berisiko menciptakan entitas lebih besar yang mengancam perbatasan Israel.
Ia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun telah menggagalkan semua upaya menuju pembentukan negara Palestina dan menolak tekanan internasional. “Saya tidak membutuhkan ceramah siapa pun,” ujarnya.
Rancangan resolusi Amerika Serikat muncul setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Presiden Donald Trump. Dokumen itu mencakup pembentukan pemerintahan transisi, penempatan pasukan keamanan internasional sementara, dan memasukkan kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan.
Pemerintah Israel langsung menolak setiap gagasan pembentukan negara Palestina, dengan dukungan penuh dari koalisi dalam negeri. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mendesak Netanyahu bersikap tegas, sementara Menteri Pertahanan Israel Katz menekankan bahwa kebijakan Israel jelas: tidak akan ada negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut negara Palestina sebagai entitas yang tak bisa diterima karena dianggap sebagai “negara teror”, sedangkan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut identitas Palestina sebagai “penemuan”.
Penolakan Israel semakin menguat setelah Inggris, Australia, dan Kanada mengakui negara Palestina pada September lalu. Netanyahu menilai pengakuan ini sebagai “hadiah” untuk Hamas di tengah konflik Gaza yang masih berlangsung.
Tahap pertama gencatan senjata telah menghasilkan pembebasan 20 sandera Israel dan pengembalian hampir semua jenazah dari 28 sandera yang tewas. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina dan mengembalikan sekitar 330 jenazah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

