KPK Ungkap Penyelidikan Dugaan Korupsi di BPKH Berbeda dengan Kasus Kouta Haji

 

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Penyelidikan ini berjalan terpisah dari perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang kini telah naik ke tahap penyidikan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut langkah ini masih dalam tahap awal dan belum dapat dijelaskan secara rinci.

"Terpisah," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu, 12 November 2025.

Asep menuturkan, penyelidikan KPK saat ini menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan pihak BPKH maupun pihak lain yang terkait dengan pengelolaan fasilitas jamaah haji.

Ia menjelaskan, sejumlah petunjuk telah dikantongi penyidik, termasuk terkait akomodasi, katering, dan transportasi jamaah haji yang akan menjadi fokus pengecekan lapangan.

"Ini baru informasi awal. Kami akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggal, akomodasi, katering, serta transportasi jamaah karena ada tiga aspek itu," ungkapnya.

Selain fasilitas jamaah, KPK juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengiriman barang oleh jamaah haji.

Asep mengungkapkan adanya informasi bahwa pengiriman barang jamaah dimobilisasi oleh pihak tertentu, sehingga KPK akan menelusuri kemungkinan kerja sama dengan instansi atau pihak swasta.

"Saudara-saudara kita yang berangkat haji itu ada juga yang mengirim barang. Kami menerima informasi bahwa pengiriman itu dikumpulkan dan dimobilisasi, ini yang sedang kami pelajari apakah ada keterlibatan pihak tertentu seperti PT Pos atau perusahaan swasta," tuturnya.

KPK memastikan proses penyelidikan ini akan terus berlanjut secara paralel dengan penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji yang lebih dulu naik ke tahap penyidikan.

Lembaga antirasuah itu menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kedua perkara secara transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga