KPK Dinilai Kehilangan Integritas, Peningkatan IPK Era Prabowo Justru Jadi Sorotan

 

Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, menyebut lembaga antirasuah itu kini sudah kehilangan arah dan nilai-nilai dasarnya.

Pada podcast PHD 4K yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin 17 November 2025, Saut menilai aksi operasi tangkap tangan yang belakangan dilakukan KPK tidak cukup untuk menutupi krisis integritas yang terjadi.

Menurut Saut, sejak awal berdiri, KPK menanamkan 9 nilai kepada seluruh pegawainya, antara lain jujur, berani, disiplin, sederhana, peduli, adil, dan bertanggung jawab.

Ia menyebut bahwa nilai-nilai tersebut kini dipertanyakan seiring munculnya ketidaksesuaian informasi terkait penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Saut menyinggung perbedaan pernyataan KPK soal status penyelidikan Whoosh yang sempat dibantah meski belakangan diakui masuk dalam agenda penelusuran awal tahun 2025.

Ia menilai ketidakselarasan ini sebagai bukti hilangnya konsistensi yang seharusnya dijaga dalam penegakan hukum.

Saut juga mengingatkan bahwa pada masa ia menjabat, kesalahan berbicara di ruang publik saja bisa berujung teguran keras hingga ancaman pemecatan.

Ia membeberkan bahwa pengawas internal KPK kala itu aktif memastikan seluruh staf dan pimpinan memegang teguh nilai integritas dan ketelitian dalam berkomunikasi.

Selain persoalan internal, Saut menegaskan bahwa KPK perlu terus diawasi dan dikritisi oleh organisasi masyarakat sipil agar tetap tajam dan waspada.

Ia mengingat kembali masa ketika ia kerap mendapat tekanan dari Indonesia Corruption Watch, yang menurutnya justru menjadi tantangan penting untuk menjaga transparansi.

Menurut Saut, melemahnya peran publik dalam mengawasi KPK membuat lembaga tersebut kehilangan fungsi kontrolnya, termasuk dalam kasus korupsi besar seperti Blok Medan yang tidak ditindaklanjuti.

Saut juga menyinggung indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang sempat anjlok ke angka 34 menyusul revisi undang-undang KPK.

Namun menurutnya, usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024, IPK Indonesia perlahan naik menjadi 37 pada Januari 2025.

Ia menilai kenaikan tersebut sebagai indikator awal meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di era baru pemerintahan.

Di sisi lain, aktivis ICW Almas Sjafrina menyebut tren penindakan korupsi menurun drastis sepanjang 2024 dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada 11 November 2025.

Ia menyebut bahwa bukan hanya KPK, tetapi kejaksaan dan kepolisian juga menunjukkan pelemahan penindakan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Almas, KPK belakangan terlihat seperti baru “bangun tidur” dan belum benar-benar kembali ke performa terbaik dalam menuntaskan kasus-kasus besar.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga