Jhon Sitorus Kritik Pedas KPK: Takut Periksa Bobby Nasution, Negara Dikendalikan Mulyono ?

 

Repelita Jakarta - Aktivis di ranah media sosial bernama Jhon Sitorus menyampaikan pandangan kritis mendalam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait isu dugaan ketidakmauan lembaga tersebut untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution guna pemeriksaan lebih lanjut.

Fokus sorotan Jhon tertuju pada perkara dugaan penerimaan suap yang melibatkan proyek infrastruktur jalan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di mana keterlibatan Bobby Nasution telah disebut-sebut dalam berbagai keterangan saksi.

Melalui postingan di akun Threads pribadinya, Jhon mengecam sikap KPK yang dinilainya terlalu ragu untuk melangkah, meskipun langkah tersebut hanya sebatas pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Hanya untuk sekadar memeriksa saja tidak berani?, tulis Jhon Sitorus di akun Threads-nya pada Senin 24 November 2025.

Ia semakin memperdalam kecurigaannya dengan menyinggung kemungkinan adanya pengaruh kuat dari pihak luar yang menghalangi proses penegakan hukum, sehingga KPK tampak terhambat dalam menjalankan tugasnya.

Negara macam apa ini? Apa iya negara ini dikendalikan oleh 1 keluarga saja? Apa iya hukum bisa DIDIKTE 1 keluarga?, ungkap Jhon dalam unggahan yang sama.

Jhon menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang sehat, prinsip supremasi hukum harus ditempatkan sebagai otoritas utama yang tidak boleh diganggu gugat oleh kepentingan pribadi atau kelompok manapun, termasuk dinasti politik tertentu.

Hukum adalah PANGLIMA tertinggi, bukan keluarga Mulyono. KPK itu pemberantas koruptor, bukan penyelamat koruptor, terang Jhon Sitorus.

Menurutnya, ketidakaktifan KPK dalam kasus ini tidak hanya merusak kredibilitas lembaga antikorupsi, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap independensi penegakan aturan di negeri ini.

Ia menduga bahwa faktor hubungan keluarga Bobby Nasution dengan mantan Presiden Joko Widodo menjadi penghalang utama, yang membuat proses hukum terlihat tidak adil dan berat sebelah.

Jhon juga menyoroti bahwa seharusnya KPK segera bertindak tegas untuk membuktikan bahwa tidak ada intervensi eksternal yang memengaruhi operasionalnya, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penjaga integritas pemerintahan.

Pandangan ini sejalan dengan berbagai suara lain dari kalangan masyarakat sipil yang menuntut transparansi penuh dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh.

Dengan demikian, unggahan Jhon diharapkan dapat memicu diskusi lebih luas mengenai reformasi lembaga antirasuah agar tetap netral dan berani menghadapi siapa pun pelakunya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga