Bandara IMIP 6 Tahun Jadi Kerajaan China: TNI Bongkar Tak Ada Bea Cukai-Imigrasi, Prabowo Langsung Ambil Alih?

 

Repelita Morowali - Operasi latihan militer gabungan TNI di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park membongkar fakta mencengangkan bahwa bandara perusahaan tersebut telah berjalan selama enam tahun tanpa kehadiran satu pun otoritas negara.

Selama ini, tidak ada petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun AirNav Indonesia yang mengawasi pergerakan orang dan barang di fasilitas penerbangan yang diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ribuan penumpang serta muatan logistik industri nikel terbesar di Indonesia keluar masuk tanpa pernah melewati pemeriksaan resmi negara.

Temuan ini terungkap ketika pasukan TNI menggelar skenario perebutan pangkalan udara di lokasi tersebut, yang justru menunjukkan betapa tertutupnya akses aparat terhadap bandara tersebut.

Bahkan komandan kodim setempat tidak bisa bebas memasuki area, menandakan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan swasta tanpa campur tangan negara.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin langsung menegaskan dengan keras bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang beroperasi seperti negara di dalam negara.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir zona eksklusif yang lepas dari kendali kedaulatan nasional.

Lokasi bandara yang berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia menambah tingkat sensitivitas, karena menjadi titik strategis bagi lalu lintas kapal selam dan armada negara lain.

Tanpa pengawasan, potensi penyelundupan mineral berharga, masuknya peralatan sensitif, hingga mobilitas tenaga kerja asing tanpa rekam menjadi ancaman nyata.

Kondisi ini juga membuka peluang hilangnya penerimaan negara dari bea masuk, cukai, serta pajak yang seharusnya terkumpul dari aktivitas logistik skala besar.

Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan TNI untuk mengamankan kawasan dan memastikan seluruh otoritas negara segera ditempatkan di bandara tersebut.

Langkah ini menjadi penegasan bahwa pemerintah baru tidak akan membiarkan lagi celah kedaulatan yang tercipta akibat kelonggaran di masa lalu.

Penertiban bandara IMIP menjadi langkah awal untuk memastikan setiap fasilitas strategis di seluruh Indonesia kembali berada di bawah kendali penuh negara.

Pemerintah juga mulai memeriksa pelabuhan-pelabuhan privat dan gudang logistik serupa yang selama ini beroperasi di luar pengawasan ketat.

Kasus Morowali menjadi peringatan keras bagi semua korporasi bahwa investasi besar tidak lagi bisa menjadi tameng untuk menciptakan zona bebas hukum di dalam wilayah Indonesia.

Negara kini menegaskan kembali hak mutlaknya untuk hadir dan mengawasi setiap inci tanah serta udara yang menjadi bagian dari Republik Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga