Asrul Sani Pamer Ijazah Asli Tepis Tuduhan Palsu Langsung ke Publik

Repelita Jakarta - Hakim Konstitusi Asrul Sani memilih langkah tegas untuk menuntaskan polemik tudingan ijazah palsu dengan memperlihatkan dokumen asli kepada publik.

Langkah ini diambil setelah laporan terhadapnya diajukan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi pada Jumat 14 November 2025, yang menduga ijazah doktoralnya tidak sah.

Asrul menampilkan ijazah doktoral yang diterbitkan Collegium Humanum Warsaw Management University, Polandia, dalam konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 17 November 2025.

Selain ijazah asli, ia juga memperlihatkan salinan yang sudah dilegalisasi Kedutaan Besar RI di Warsawa, transkrip nilai, serta foto-foto wisuda yang dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu.

Ia menjelaskan penyelesaian studi S-3-nya pada Juni 2022 dengan disertasi berjudul Re-examining the considerations of national security interests and human rights protection in counter-terrorism legal policy dan menerima ijazah fisik saat wisuda di Warsawa pada Maret 2023.

Asrul menjelaskan bahwa proses copy dan legalisasi ijazah dibantu oleh KBRI, karena ia harus segera kembali ke Indonesia beberapa hari setelah wisuda.

Perjalanan akademiknya dimulai dengan pendaftaran program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris, pada 2011 namun terhenti karena kesibukan sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019.

Ia kemudian melanjutkan studi di Collegium Humanum setelah memastikan akreditasi universitas tersebut melalui pusat data Kementerian Pendidikan, dengan pendaftaran sekitar awal Agustus 2020.

Kuliah dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19, dan disertasinya yang membahas penanggulangan terorisme di Indonesia kemudian dibukukan dengan judul Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM: Dialektika Kontraterorisme di Indonesia.

Asrul menegaskan seluruh dokumen pendidikannya telah diserahkan saat seleksi hakim konstitusi di Komisi III DPR dan juga kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Ia menyatakan kekhawatirannya jika dokumen hanya difoto secara detail karena bisa diedit atau diperbesar secara digital sehingga memilih langsung memperlihatkan fisik ijazah.

Dengan langkah ini, Asrul ingin memastikan keaslian ijazahnya jelas di mata publik dan menuntaskan spekulasi yang beredar selama ini.

Paragraf terakhir ini menunjukkan upaya hakim konstitusi itu untuk menjaga transparansi dan kredibilitas dokumen akademiknya sekaligus meredam polemik di masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga