Apakah Kita Selemah Ini? Bandara IMIP dan Pertaruhan Kedaulatan Bangsa

Penulis: Rina Syafri

Publik dibuat terhenyak oleh beredarnya sebuah video yang memunculkan pertanyaan besar: apakah kita selemah ini? Pertanyaan tersebut mencerminkan kegelisahan masyarakat yang menantikan kejelasan arah dan ketegasan negara dalam menghadapi berbagai persoalan.

Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah keyakinan bahwa negara hadir, melindungi, dan tidak tunduk pada kepentingan terbatas. Ketika rasa keadilan dianggap melemah dan suara masyarakat terasa kurang diperhatikan, wajar bila muncul dorongan agar pemimpin memberikan sinyal ketegasan.

Presiden Prabowo dinantikan untuk menghadirkan langkah nyata. Yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan, tetapi tindakan yang menunjukkan bahwa kepentingan bangsa tetap berada di posisi utama. Ketegasan diperlukan bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk memastikan bahwa negara memegang kendali sepenuhnya.

Kekuatan sebuah bangsa tercermin dari konsistensinya dalam menegakkan keadilan. Jika negara tampak diam, masyarakat bisa merasa tidak lagi diperhatikan. Namun, ketika negara bersikap tegas, kepercayaan publik dapat kembali menguat.

Pada titik ini, bangsa menunggu jawaban: apakah kita akan terus terlihat lemah, atau justru menunjukkan keberanian untuk berdiri tegak?

Bandara IMIP 4.000 Ha: Jangan Ada Negara Dalam Negara

Ancaman Kedaulatan

Inspeksi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kawasan industri Indonesia Morowali menyoroti keberadaan sebuah bandara yang beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai lemahnya kontrol negara di wilayah strategis.

Sjafrie menegaskan bahwa tidak boleh ada kondisi yang menyerupai “negara dalam negara” di dalam wilayah Indonesia. Bandara merupakan gerbang kedaulatan, dan absennya pengawasan dapat membuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak mana pun.

Pembiaran yang Berlarut ?

Peneliti ISDS, Edna Caroline, menyoroti minimnya pengawasan sejak bandara tersebut beroperasi pada 2019. Situasi yang berlangsung bertahun-tahun ini menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa kondisi tersebut tidak segera ditangani.

Ketiadaan navigasi udara nasional, terbatasnya akses aparat, serta potensi risiko eksternal menambah urgensi persoalan ini. Dibandingkan dengan wilayah seperti Freeport atau Kediri, kehadiran aparat negara di lokasi strategis biasanya menjadi standar tetap. Karena itu, kondisi di IMIP dianggap jauh dari kebiasaan umum.

Tuntutan Masyarakat

Masyarakat menantikan langkah tegas dari pemerintah. Komitmen untuk menempatkan Bea Cukai, Imigrasi, dan navigasi udara nasional di kawasan tersebut menjadi harapan utama. Kehadiran aparat negara di titik strategis sangat penting demi memastikan bahwa standar pengawasan dijalankan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Indonesia harus tegak menjaga kewenangan dan kedaulatannya. Pengawasan negara di titik-titik vital tidak boleh terabaikan. Situasi di IMIP menjadi peringatan penting bahwa kontrol negara atas wilayah strategis adalah elemen mendasar dalam menjaga kepentingan nasional.

Baca Juga