Apakah ada skenario menghabisi Hakim Asrul Sani dari MK?

 

Repelita Jakarta - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyoroti pertanyaan publik mengenai kemungkinan adanya skenario untuk menghabisi Hakim Mahkamah Konstitusi Asrul Sani setelah laporan dugaan ijazah palsu yang diterimanya di Bareskrim Mabes Polri.

Muslim Arbi menyatakan pertanyaan tersebut penting untuk dicermati karena sejak laporan dugaan ijazah palsu Asrul Sani, para pelapor diterima di MKD DPR hingga Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurizal menekan MKD DPR agar memeriksa Ketua dan anggota Komisi III yang meloloskan Asrul Sani sebagai hakim MK.

Ia membandingkan kasus ini dengan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, di mana polisi maupun DPR tidak memberikan respons yang berbeda.

Muslim Arbi menegaskan bahwa para pengadu kasus Jokowi di Bareskrim Mabes Polri justru dijadikan tersangka saat gelar perkara khusus di Bareskrim yang pada 9 Juli dihadiri pimpinan Komisi III DPR.

Ia menyebut bahwa Roy Suryo dan kolega, termasuk Dr Rismon dan Dr Tifa, serta para pengadu dari TPUA Eggie Sudjana dan kawan-kawan juga dijadikan tersangka, meskipun mereka melakukan upaya hukum dan penelitian terkait isu yang sama.

Menurut Muslim Arbi, situasi ini sangat aneh dan janggal karena dari sisi penegakan hukum dan hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan sederhana saja bisa dikriminalisasi dan dipidanakan.

Ia menambahkan bahwa dalam hal keberanian dan keterbukaan, publik patut menghargai sikap gentle man Asrul Sani, politisi PPP, yang menjawab tudingan terhadap gelar doktornya, dibandingkan perlakuan terhadap Joko Widodo.

Muslim Arbi menyoroti bahwa aparat kepolisian cenderung membela Jokowi, sementara DPR diam seribu bahasa atas dugaan ijazah palsu Jokowi, tetapi DPR terlihat begitu proaktif dan serius dalam mengusut kasus Asrul Sani.

Ia menegaskan bahwa Roy Suryo, Rismon, dan Tifa telah menulis buku Jokowi White Paper yang dipublikasikan di berbagai daerah hingga luar negeri, namun belum terdengar kabar DPR memanggil mereka untuk memaparkan buku tersebut di depan DPR.

Muslim Arbi mempertanyakan sikap kepolisian dan DPR dalam menyikapi dugaan ijazah palsu Jokowi dan gelar doktor Asrul Sani, menilai bahwa dalam dua kasus hukum tersebut prinsip Equality Before The Law tidak berlaku, di mana satu pihak dibela dan pihak lain diabaikan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga