Repelita Bandung - Sejak bulan Juli 2025, Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menyita ijazah Joko Widodo baik tingkat SMA maupun sarjana dari Universitas Gadjah Mada.
Penyitaan tersebut bertujuan untuk melakukan pemeriksaan keaslian dokumen melalui Laboratorium Forensik Mabes Polri.
Namun setelah lebih dari dua bulan, belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil pengujian tersebut.
Situasi ini memunculkan keraguan di tengah publik, yang sejak awal telah memiliki dugaan bahwa ijazah Joko Widodo tidak otentik.
Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi meski barang bukti utama sudah di tangan dan seharusnya telah diuji secara forensik.
Jika memang dokumen yang disita terbukti asli, Kepolisian diminta untuk segera mengumumkannya secara terbuka dan membiarkan publik mengakses proses uji keasliannya melalui lembaga forensik manapun.
Masalah utama yang kini menjadi sorotan adalah keterbukaan dan kejujuran institusi Kepolisian dalam menangani perkara tersebut.
Pernyataan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim terkait laporan dari TPUA pada Mei 2025 justru dinilai menyimpan banyak kejanggalan.
Penjelasan yang disampaikan tidak menggambarkan proses forensik yang obyektif dan ilmiah.
Banyak pihak menilai penanganan kasus ini terkesan tidak transparan dan cenderung menutup-nutupi.
Apabila Kepolisian benar-benar berniat untuk bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum yang profesional dan bersih, maka langkah pertama yang harus diambil adalah mengumumkan hasil uji forensik ijazah SMA dan S‑1 Jokowi secara resmi.
Jika dokumen tersebut terbukti asli, maka nyatakan dengan tegas.
Sebaliknya, bila terbukti palsu, maka juga harus diumumkan dengan jujur kepada publik.
Kepolisian diminta untuk tidak lagi melakukan manipulasi atau rekayasa.
Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji atau retorika perubahan institusi.
Kepolisian tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau loyalitas pribadi terhadap pejabat negara, termasuk Presiden.
Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil dan menyeluruh, meskipun menyasar figur sekuat Joko Widodo.
Desakan agar Kepolisian segera menuntaskan dan mengungkap kasus ini secara tuntas semakin kuat di tengah kekhawatiran adanya upaya pengaburan fakta.
Transformasi institusi tidak akan berarti jika pada perkara seperti ini pun tidak mampu bersikap tegas dan terbuka.
Kapolri diminta tidak sekadar berbicara soal reformasi atau transformasi, namun membuktikannya lewat tindakan nyata.
Langkah paling sederhana yang dapat diambil adalah menyampaikan kepada publik hasil uji Laboratorium Forensik terkait ijazah yang telah disita.
Pertanyaan publik saat ini hanya satu: mengapa hasil uji tersebut belum juga diumumkan?
Di sisi lain, Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai pimpinan Tim Reformasi yang dibentuk Presiden juga didesak untuk segera mengambil sikap.
Penyelesaian kasus ini harus dipercepat sebelum kondisi makin rumit akibat pengaruh jaringan kekuasaan yang terlalu kuat dan mengakar.
Editor: 91224 R-ID Elok
