PAN dicatut dalam surat penjaringan pendamping desa, pengamat sebut perang politik asimetri

Repelita Jakarta - Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menanggapi polemik surat yang mencatut nama DPW PAN Jawa Barat terkait penjaringan bakal calon pendamping desa.

Heru menyebut bahwa isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional yang sedang memanas.

Ia mengatakan bahwa PAN tengah menjadi sasaran serangan politik dari pihak tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Heru dalam wawancara pada Minggu, 21 September 2025.

Menurut Heru, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci mengenai bentuk serangan yang dimaksud.

Heru menilai bahwa maraknya hoaks dan tudingan terhadap PAN merupakan bagian dari persaingan politik yang semakin keras.

Ia menegaskan bahwa surat edaran yang beredar dan dikaitkan dengan DPW PAN Jawa Barat telah dikonfirmasi bukan berasal dari pihak resmi.

Heru menyebut bahwa klarifikasi yang disampaikan PAN sudah cukup untuk menjawab keraguan publik.

Namun ia mengingatkan bahwa dalam kondisi politik seperti sekarang, tidak bijak untuk langsung menuduh satu pihak sebagai pelaku.

Heru menyampaikan bahwa dalam konteks persaingan politik saat ini, proses identifikasi pihak yang terlibat tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Ia menduga bahwa situasi yang terjadi merupakan bagian dari perang asimetri antar kekuatan politik.

Menurut Heru, arah politik saat ini tidak lagi berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat.

Ia menilai bahwa para elit dan partai politik lebih sibuk menjaga kepentingan masing-masing.

Heru menyebut bahwa cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat tidak lagi menjadi tujuan bersama.

Ia menyimpulkan bahwa peta politik Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kacau dan tidak memiliki platform perjuangan yang jelas.

Heru bahkan menyatakan bahwa idealisme dan ideologi partai yang seharusnya menjadi pilar demokrasi kini telah hilang.

Ia menilai bahwa para elit dan partai politik hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menjadi bencana besar bagi demokrasi dan kepentingan negara.

Heru menyebut bahwa situasi tersebut bisa menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa ini adalah preseden paling buruk dalam perjalanan politik nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga