Tompi Kritik Sistem Royalti Musik: Nyanyi Lagu Sendiri Pun Harus Bayar, Kan Gila Yah

 

Repelita Jakarta - Penyanyi sekaligus dokter, Teuku Adifitrian atau yang akrab disapa Tompi, secara terbuka menyoroti polemik mengenai royalti musik yang belakangan ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan musisi maupun publik.

Menurut Tompi, sistem yang berlaku saat ini justru tidak masuk akal karena sering kali merugikan pihak pencipta lagu dan penyanyi. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah acara musik pada Minggu, 17 Agustus 2025, dengan mencontohkan bagaimana musisi yang tampil di acara pernikahan pun masih terbebani pungutan royalti.

“Isu royalti ini jadi isu penting, orang sekarang banyak teman-teman nyanyi kawinan aja jadi takut. Udah nanti kawinan dibayar Rp750 ribu, masih diminta bayar lagi,” ujar Tompi dalam acara tersebut.

Hal yang membuatnya semakin heran adalah ketika seorang penyanyi harus membayar untuk membawakan karya ciptaannya sendiri. Menurutnya, kondisi itu tidak masuk akal dan cenderung merugikan musisi.

“Tapi yang paling mengerikan dari isu royalti ini tahu nggak apa? Saya mau nyanyi lagu sendiri, saya pun harus bayar. Yang saya setor bisa lebih gede daripada yang saya terima pertahun. Kan gila yah,” ucap Tompi menegaskan.

Ia menambahkan bahwa dirinya sempat berencana membawakan 15 lagu ciptaannya, namun niat itu terpaksa dibatalkan karena adanya kewajiban pembayaran kepada lembaga manajemen kolektif. Hal ini membuat para musisi semakin merasa terbebani oleh aturan yang berlaku.

“Kita ada 15 lagu yah, tadinya saya mau 15 lagu tapi karena harus bayar ke WAMI, nggak jadi,” ungkap Tompi.

Dalam pandangannya, para musisi tentu berharap bisa hidup sejahtera dari karya mereka. Namun, kesejahteraan tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.

“Kita semua pengen sejahtera, musisi pengen sejahtera, tapi jangan dimanfaatkan kesejahteraannya,” kata Tompi menekankan.

Meskipun begitu, ia menyebut bahwa masalah ini tidak begitu menimbulkan protes di ranah musik jazz. Sebab, menurutnya, musik jazz lebih mengutamakan seni dibandingkan keuntungan komersial, sehingga beban pungutan royalti tidak terlalu dirasakan.

“Kalau di event jazz aman sih, karena musiknya nggak laku. Kita nggak jualan soalnya. Di jazz kan kita nggak jualan yah, dipanggil syukur, nggak dipanggil nggak apa-apa. Tapi kalau di industri besar, tentu ini jadi isu serius,” jelasnya.

Tompi juga mengingatkan bahwa polemik royalti sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak masa pemerintahan sebelumnya. Namun, menurutnya, pihak-pihak yang mengurus kebijakan tersebut tidak pernah berganti, sehingga persoalan terus berulang tanpa solusi nyata.

“Urusan royalti ini, dari Presiden dulu juga sudah diurusin. Kita udah dipanggil duduk berkali-kali, tapi selalu berujung dengan itu lagi itu lagi. Yang duduk di bangkunya itu lagi itu lagi,” imbuhnya.

Ia menilai bahwa perubahan hanya bisa diwujudkan jika ada pembaruan kepemimpinan di lembaga yang mengatur kebijakan royalti. Menurut Tompi, tanpa adanya pergantian orang-orang yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik, permasalahan ini akan terus berulang.

“Ubah yang duduk baru akan berubah. Kita ngerubah kebiasaan makan pakai tangan kanan jadi tangan kiri aja susah, apalagi ngerubah ideologi. Jadi mendingan orang-orang yang nggak bisa kerja itu keluarin, cari yang baru,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga