Sri Mulyani Diprotes Usai Pertanyakan Pembiayaan Gaji Guru Melalui Partisipasi Masyarakat

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan yang mempertanyakan apakah gaji guru sepenuhnya harus ditanggung oleh negara atau dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pernyataan tersebut memicu kritik tajam, termasuk dari Profesor Sulfikar Amir, pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University, Singapura.

Lewat akun X pribadinya pada Jumat, 8 September 2025, Sulfikar menyindir Sri Mulyani dengan julukan "Ratu Neolib".

Ia menulis, "The neoliberal queen finally reveals her true face," yang disertai tangkapan layar berita terkait pernyataan Menteri Keuangan itu.

Sindiran Sulfikar langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, di mana banyak netizen merespons dengan nada satir dan kritik keras terhadap gagasan pembiayaan gaji guru melalui partisipasi masyarakat.

Salah seorang warganet menulis, "Ya udah sampean ga usah digaji aja sekalian."

Komentar lain menegaskan, "Dia digaji negara, tunjangan bermiliar-miliar dari negara tapi dia nanya 'Semua harus dari uang negara?' Sungguh terlalu!!"

Kekhawatiran muncul bahwa jika negara tidak sepenuhnya menanggung gaji guru, profesi ini akan semakin kurang diminati.

Pernyataan kontroversial Sri Mulyani itu disampaikan dalam pidatonya pada Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Ia menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan besar bagi keuangan negara, lalu mempertanyakan kembali pembiayaan kesejahteraan tenaga pendidik.

Istilah "neolib" atau neoliberalisme merujuk pada pandangan ekonomi-politik yang mengutamakan pasar bebas, privatisasi, deregulasi, dan pengurangan peran negara dalam ekonomi.

Kebijakan ini mulai dikenal sejak 1930-an di Jerman dan kerap dikritik karena mengurangi peran negara, seperti yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an.

Julukan "Ratu Neolib" bagi Sri Mulyani dimaknai oleh sebagian pihak sebagai simbol sikap yang mendorong mekanisme pasar dan keterlibatan swasta dalam layanan publik, termasuk pendidikan.

Perdebatan mengenai pernyataan ini masih berlangsung di media sosial, menunjukkan bahwa isu gaji guru dan kebijakan ekonomi pemerintah terus menjadi perhatian masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga