Sadis! Aktivis Demokrasi Diancam Disiksa Usai Kritik Dedi Mulyadi, Fotonya Dipajang Diskominfo Jabar

 

Repelita Bandung - Seorang aktivis demokrasi bernama Neni Nur Hayati menjadi sasaran teror digital setelah mengkritik kebijakan anggaran media dan buzzer Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Dedi Mulyadi.

Serangan ini memuncak ketika akun Instagram resmi Diskominfo Jabar mengunggah foto Neni tanpa izin, yang memicu banjir ujaran kebencian, ancaman penyiksaan, serta kekerasan gender berbasis online yang ditujukan kepadanya pada rentang 15 hingga 17 Juli 2025.

Neni yang juga menjabat sebagai Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) mengungkapkan bahwa teror yang diterimanya kali ini jauh lebih kejam dibanding kritik-kritik sebelumnya yang pernah ia lontarkan ke pemerintah, termasuk saat era Presiden Jokowi maupun di masa Prabowo saat ini.

Menurut pengakuannya, pesan ancaman datang bertubi-tubi melalui komentar, pesan langsung media sosial, hingga panggilan misterius ke nomor pribadinya.

Bahkan akun TikTok miliknya yang memiliki hampir 19 ribu pengikut dan sering digunakan untuk edukasi politik kini tidak bisa diakses.

Situasi ini bermula ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, lewat akun Instagram pribadinya, memberikan klarifikasi terkait isu dana APBD untuk buzzer dan menyebutkan secara tersirat ada “mbak berkerudung” yang menuding kebijakan itu.

Pernyataan tersebut memancing publik menandai akun media sosial Neni hingga akhirnya foto dirinya diunggah ulang oleh akun resmi @diskominfojabar bersama beberapa akun pemerintah lainnya tanpa izin.

Neni menilai tindakan tersebut sebagai bentuk represif pemerintah daerah yang berusaha membungkam suara warga yang kritis melalui cara-cara intimidasi digital.

Ia pun melalui kuasa hukumnya, Ikhwan Fahrojih, langsung melayangkan somasi terbuka pada Senin 21 Juli 2025 yang menuntut Gubernur dan Diskominfo Jabar segera meminta maaf secara terbuka di media massa dan mencabut unggahan tersebut dalam waktu lima hari kerja.

Ikhwan menegaskan bahwa tindakan mempublikasikan foto pribadi tanpa persetujuan telah memicu doxing dan membuka jalan bagi perundungan massal di ruang digital, yang bertentangan dengan semangat kebebasan berpendapat.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi membantah tudingan doxing dengan dalih dirinya tidak pernah menyebut nama dan hanya berupaya menjelaskan tidak ada anggaran buzzer di Jawa Barat.

Forum advokasi keterbukaan informasi Wakca Balaka juga menilai unggahan Diskominfo Jabar sangat tidak pantas dilakukan oleh lembaga pemerintah, apalagi berpotensi mendorong pendukung gubernur melakukan teror digital.

Pakar komunikasi publik dari Universitas Padjajaran FX Ari Agung Prastowo turut mengingatkan pentingnya etika komunikasi di era digital.

Ia menegaskan bahwa kritik warga harusnya dijadikan bahan riset dan masukan dalam penyusunan kebijakan, bukan dijawab dengan tindakan yang berujung intimidasi.

Ari juga menekankan, kepala daerah semestinya menjadikan kritik publik sebagai refleksi membangun ruang dialog yang sehat antara pemerintah dengan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga