Rocky Gerung Baca Sinyal PDIP Makin Dekat ke Prabowo Lewat Amnesti Hasto

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pertimbangan DPR RI untuk pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Rocky, amnesti tersebut tidak terlepas dari dinamika lobi politik antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam pandangannya, sejak awal Megawati tidak ingin sepenuhnya beroposisi tetapi lebih memilih mendukung pemerintahan dengan sikap kritis.

Hal itu disampaikan Rocky melalui Channel Youtube @Rocky Gerung Official pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Rocky menegaskan, PDIP sebenarnya tidak pernah benar-benar memosisikan diri sebagai oposisi.

Momentum pembebasan Hasto dinilai sebagai sinyal bahwa arah dukungan PDIP kepada Prabowo semakin kuat.

Rocky menyebut, nama Hasto selama ini menjadi batu sandungan antara Megawati dan Prabowo.

Dengan amnesti ini, maka hambatan tersebut dianggap selesai.

Rocky bahkan meyakini PDIP akan menegaskan sikap dukungan resmi saat Kongres di Bali.

Ia melihat bahwa arah politik nasional kian menunjukkan pola negosiasi sosial dan kompromi.

Menurut Rocky, semua kalkulasi politik ini menjadi bagian dari perimbangan kekuasaan yang membutuhkan dukungan PDIP di parlemen.

Di sisi lain, Rocky menyoroti kelompok di lingkar kekuasaan sebelumnya yang bisa merasa kecewa atas langkah ini.

Namun ia menilai hal tersebut sebagai dinamika biasa dalam politik.

Rocky juga menekankan bahwa Prabowo kini sedang berusaha membangun legitimasi politiknya sendiri.

Menurutnya, Prabowo harus membuktikan kepada publik bahwa pemerintahannya bukan kelanjutan era sebelumnya, melainkan benar-benar otentik sebagai era kepemimpinannya sendiri.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR telah menyetujui permintaan pertimbangan Presiden terkait abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto bersama 1.116 warga lainnya.

Hal itu disampaikan Dasco usai konferensi pers di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis malam, 31 Juli 2025.

Dasco menambahkan, keputusan ini diambil usai melalui rapat konsultasi antara DPR RI dengan pemerintah yang melibatkan unsur pimpinan dan fraksi di parlemen.

Ia menegaskan bahwa dengan disetujuinya pertimbangan DPR RI, maka keputusan akhir kini berada di tangan Presiden.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga