Jokowi Kecewa Banyak yang Lebih Percaya Penelitian Roy Suryo Cs, Warganet: Omongannya Dibantah Sendiri

Repelita Jakarta - Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo terkait penelitian yang dilakukan Roy Suryo dan sejumlah pihak mengenai ijazahnya justru memicu gelombang kritik dari warganet.

Respon pedas bermunculan setelah Jokowi mengaku kesal terhadap riset yang mempertanyakan keaslian dokumen pendidikannya. Banyak netizen menilai keluhan tersebut tidak menjawab inti persoalan dan hanya memperbesar keraguan publik.

Akun X @Condronomow menulis, “Oot kesal itu wajar. Jujur perlihatkan ijazah asli. Kalau perlu, kopinya. Ijazah diturun dari yt sy asli, kalau punya.” Sementara akun @inakph76 berkomentar, “Daripada percaya sama lu Jokowi, malah sesat,” sambil membagikan video berisi pernyataan Jokowi yang dinilai berubah-ubah.

Selain komentar, beredar pula video parodi dan meme yang menyindir sikap Jokowi. Publik menilai bahwa meski menjabat dua periode sebagai presiden, isu keaslian ijazahnya belum mendapat penjelasan tuntas.

Di tengah sorotan itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis melayangkan somasi terbuka kepada Jokowi pada 31 Juli 2025. Koordinator Non-Litigasi Ahmad Khozinudin menjelaskan somasi tersebut mewakili klien mereka, termasuk Roy Suryo, yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik.

Ahmad menilai laporan tersebut menyeret nama-nama yang tidak pernah disebut penyidik saat proses klarifikasi, namun malah diungkap secara terbuka oleh kuasa hukum dan pendukung Jokowi. Ia menyebut tindakan itu melanggar asas praduga tidak bersalah.

Ia juga mempermasalahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang memuat nama lengkap sejumlah pihak. Menurutnya, dalam delik aduan seperti pencemaran nama baik, penuntutan tidak sah jika pelapor tidak secara langsung melaporkan pihak yang dimaksud.

“12 nama yang tidak Jokowi laporkan, demi hukum harus dikeluarkan dari status terlapor,” ujar Ahmad. Ia bahkan menuding adanya penyelundupan pasal pidana berat seperti Pasal 35 dan 32 UU ITE untuk memperberat jerat hukum terhadap para terlapor.

Somasi tersebut juga menyoroti pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazah tanpa merujuk data atau menunjuk sosok spesifik. Ahmad menilai pernyataan itu sebagai bentuk fitnah yang memperkeruh suasana. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga