Heru Subagia Murka, Tuding Firman Soebagyo Gagal Pahami Akar Protes Bendera One Piece

Repelita Jakarta - Pernyataan Firman Soebagyo yang menyebut pengibaran bendera One Piece menjelang perayaan HUT RI sebagai bentuk makar memancing kemarahan Heru Subagia, seorang pengamat ekonomi politik, yang menilai tuduhan tersebut mencerminkan ketidakmampuan membaca suasana kebatinan rakyat secara adil dan objektif.

Pada Sabtu 2 Agustus 2025, Heru dengan tegas mengkritik Firman Soebagyo yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Golkar karena melabeli masyarakat pengibar bendera One Piece sebagai pelaku makar.

Menurut Heru, fenomena pengibaran bendera One Piece justru merupakan simbol protes rakyat terhadap situasi sosial dan politik yang kian membebani kehidupan mereka.

Ia menegaskan bahwa tuduhan makar seharusnya dialamatkan kepada elite-elite politik dan penguasa yang justru melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemerdekaan dengan kebijakan yang menindas rakyat secara sistemik.

Heru menyatakan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya menjadi simbol kebebasan dari penindasan, ketidakadilan hukum, dan tekanan politik yang mengekang.

Sayangnya, ujar Heru, di tengah peringatan kemerdekaan, rakyat justru disuguhi realitas pahit berupa ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan yang semakin lebar.

Dengan nada keras, Heru mengingatkan bahwa praktik makar sesungguhnya lahir dari kebijakan para elit yang memiskinkan rakyat, bukan dari simbol perlawanan rakyat yang sekadar mengibarkan bendera bajak laut.

Heru pun menyindir sikap Firman Soebagyo yang menurutnya terlalu berlebihan dan menunjukkan sikap arogan, seolah-olah elit politik memiliki otoritas tunggal dalam menentukan siapa yang layak disebut nasionalis.

Dalam kemarahannya, Heru menilai bahwa rakyat Indonesia telah jenuh dengan berbagai janji manis yang berbanding terbalik dengan praktik korupsi dan pemborosan yang justru dinikmati segelintir orang.

Ia pun menegaskan bahwa nasionalisme adalah harga mati bagi rakyat, tetapi tidak berarti para elite politik bisa semena-mena menuntut rakyat untuk tunduk pada aturan yang kerap hanya menguntungkan segelintir penguasa.

Heru menyebut, rakyat selama ini setia membayar pajak dan mematuhi aturan, tetapi hasil jerih payah itu justru lebih banyak dinikmati elite melalui berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap keadilan sosial.

Sebelumnya, pada Kamis 31 Juli 2025, Firman Soebagyo memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk makar.

Pernyataan Firman tersebut kemudian memicu reaksi keras dari warganet yang menilai tuduhan itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan serta kebebasan berpendapat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga