[HEBOH] Ramai Unggahan Gaji Anggota DPR Naik Jadi Rp 3 Juta per Hari, Ini Kata Pengamat

 

Repelita Jakarta - Belakangan ini, isu terkait gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp 3 juta per hari menjadi viral di berbagai media sosial.

Jika dihitung, besar gaji DPR per bulannya bisa menembus angka Rp 90 juta.

Salah satu warganet yang membagikan informasi ini adalah akun TikTok @tahwa*** yang memposting video pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Dalam videonya, akun TikTok tersebut menulis, "Tolong Bantu Jawab !!," dan menampilkan foto dengan keterangan: "MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 juta perhari."

Hingga kini, video itu sudah ditonton lebih dari 280.000 kali oleh pengguna TikTok lainnya.

Selain TikTok, informasi terkait kenaikan gaji DPR juga dibagikan melalui akun Instagram @pandemic***.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa informasi itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkapkan, take home pay atau gaji bersih yang diterima anggota DPR setiap bulan bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta.

Menurut dia, jumlah gaji ini meningkat dari periode sebelumnya karena anggota DPR kini tidak lagi mendapatkan rumah dinas.

Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai kenaikan gaji DPR seperti menyepelekan kesusahan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Ray menjelaskan, saat warga kesulitan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, wakil rakyat justru sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak.

"Kenaikan ini juga seperti meledek kesulitan rakyat sehingga sempat menaikkan tagar Indonesia gelap," tutur Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat, 15 Agustus 2025.

Ray menambahkan, informasi soal gaji DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari juga mencerminkan manajemen politik pemerintahan yang menomorduakan kesejahteraan rakyat demi pejabat.

Menurutnya, rakyat dipungut pajak tinggi sementara pejabat menikmati gaji dan bonus melimpah.

Ray menekankan, naiknya gaji DPR disebut sebagai strategi pemerintah untuk meninabobokan DPR agar tidak kritis terhadap situasi yang berkembang.

"Di zaman Orba, situasi ini sering disebut DPR 5 D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit," ucapnya.

Ia menambahkan, kenaikan gaji di pusat biasanya akan diikuti oleh legislatif daerah.

Ray juga menyoroti ketidaksesuaian kenaikan gaji DPR dengan program efisiensi anggaran pemerintah.

"Banyak program pemajuan daerah dipangkas demi efisiensi, yang memaksa kepala daerah menaikkan pajak rakyat untuk membiayai pembangunan," ujarnya.

Akibatnya, demonstrasi masyarakat mulai terjadi, salah satunya yang berlangsung di Pati. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga