[HEBOH] Gaji DPR Viral, Diprediksi Capai Rp 3 Juta Per Hari

 

Repelita Jakarta - Belakangan ini, topik terkait gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp 3 juta per hari menjadi viral di media sosial.

Jika dihitung, besar gaji DPR per bulannya bisa menembus Rp 90 juta.

Salah satu warganet yang membagikan informasi tersebut adalah akun TikTok @tahwa***.

"Tolong Bantu Jawab !!," tulis akun tersebut dalam video yang diunggah pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Dalam videonya, akun TikTok @tahwa*** menambahkan foto dengan keterangan: "MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 juta perhari".

Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 280.000 kali oleh pengguna TikTok lainnya.

Selain TikTok, informasi soal naiknya gaji DPR juga diunggah akun Instagram @pandemic***.

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa informasi tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkapkan, take home pay atau gaji bersih anggota DPR setiap bulan bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta.

Menurut dia, jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya karena anggota DPR tidak lagi memperoleh rumah dinas.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kenaikan gaji ini terkesan menyepelekan kesulitan mayoritas masyarakat Indonesia.

"Menyepelekan kesusahan sebagian besar masyarakat Indonesia, di mana saat ini mulai kesulitan memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Ray saat dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Ray menambahkan, kenaikan gaji tersebut memperlebar jarak emosional dan kesejahteraan antara rakyat dan wakilnya di legislatif.

Saat sebagian besar warga masih tertatih-tatih memenuhi kebutuhan, wakil mereka justru sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak.

"DPR seperti kehilangan empati terhadap kesulitan rakyat menghadapi krisis ekonomi," tutur Ray.

Ray menilai kenaikan ini seolah meledek kesulitan rakyat dan menegaskan pernyataan seorang pejabat yang menyebut, "lho (rakyat) aja kali yang gelap."

Selain itu, kenaikan gaji ini mencerminkan manajemen politik pemerintahan Prabowo yang mendahulukan kesejahteraan pejabat dibanding rakyat.

"Rakyat dipungut pajak tinggi-tinggi, pejabat disiram gaji dan bonus melimpah. Rakyat boleh menderita, pejabat harus tetap sejahtera," kata Ray.

Ray menambahkan, kenaikan gaji DPR juga berfungsi sebagai strategi meninabobokan legislatif agar tidak kritis terhadap pemerintah.

"Dengan bonus dan kenaikan gaji terus-menerus, pemerintah bisa menjaga DPR tetap 'ngantuk' dan tidak melek terhadap situasi yang berkembang," jelasnya.

Ia mencontohkan, di era Orde Baru hal ini dikenal sebagai DPR 5 D: datang, duduk, dengar, diam, dan duit.

Ray mengingatkan bahwa kenaikan gaji di pusat biasanya diikuti oleh legislator daerah.

Ray juga menyoroti ketidakselarasan kenaikan gaji dengan program efisiensi anggaran pemerintah.

"Padahal, guyuran gaji dan bonus ini bertentangan dengan program pemerintah untuk efisiensi anggaran," ujarnya.

Banyak program pembangunan daerah dipangkas demi efisiensi, yang membuat kepala daerah menaikkan pajak untuk membiayai pembangunan.

Akibatnya, demonstrasi masyarakat mulai muncul, termasuk yang terjadi di Pati.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga