Repelita Pati - Pernyataan maaf yang disampaikan Bupati Pati, Sudewo, terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen serta janji untuk meninjau ulang keputusan tersebut, ternyata tidak menghentikan rencana aksi demonstrasi besar-besaran dari warga.
Koordinator lapangan dari kelompok "Aliansi Masyarakat Pati Bersatu" menegaskan bahwa unjuk rasa yang dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang tetap akan digelar.
Bahkan, selain menuntut pembatalan kenaikan PBB, massa juga akan membawa tuntutan tambahan untuk mencopot Bupati Sudewo dari jabatannya.
Pada Kamis, 7 Agustus 2025, suasana di sekitar gerbang kantor Bupati Pati sudah terlihat ramai dengan persiapan aksi.
Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan logistik bantuan dari warga, mulai dari air mineral, makanan ringan, hingga hasil bumi, memenuhi area depan kantor tersebut.
Sejumlah dus air mineral ditata setinggi 1,5 meter dan memanjang hampir 40 meter mengelilingi gerbang.
Di sisi barat, posko ambulans masih terparkir, sementara para simpatisan yang tergabung dalam aliansi itu tampak berjaga dan beristirahat di sekitar lokasi.
Supriyono, yang akrab disapa Botok, selaku koordinator lapangan, menyatakan bahwa dukungan logistik dari warga terus mengalir tanpa henti selama 24 jam.
Menurut Supriyono, permintaan maaf dari Bupati Sudewo sama sekali tidak mempengaruhi semangat massa untuk tetap turun ke jalan.
Ia menegaskan bahwa aksi tetap dilaksanakan karena warga menilai Sudewo sudah tidak layak memimpin Kabupaten Pati.
Selain menuntut penurunan PBB, mereka juga ingin Sudewo dilengserkan dari jabatannya.
Supriyono menambahkan, gerakan ini murni lahir dari rasa kecewa dan keberatan atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai memberatkan masyarakat.
Ia memastikan bahwa tidak ada unsur politik ataupun kepentingan lain di balik aksi ini, selain mendesak agar aturan tersebut dibatalkan sepenuhnya.
Massa yang akan hadir pada unjuk rasa diperkirakan mencapai lebih dari 50 ribu orang, sesuai dengan tantangan yang sebelumnya diucapkan Bupati Sudewo.
Supriyono juga menegaskan bahwa aksi pada 13 Agustus tersebut akan dilakukan secara damai tanpa tindakan anarkis, serta melarang perusakan fasilitas umum atau tindakan merugikan lainnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
