Fenomena Bendera 'One Piece' Sampai ke Istana, Mensesneg: Kreativitas Boleh, Tapi Ada Batasnya

 

Repelita Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan akhirnya buka suara terkait semakin maraknya masyarakat yang mengibarkan bendera kelompok bajak laut Topi Jerami dari serial anime One Piece di berbagai daerah menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah memandang fenomena ini sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang tidak perlu dipermasalahkan selama tidak mengganggu kekhidmatan bulan Agustus yang sakral.

Dalam keterangannya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus 2025, Prasetyo mengingatkan agar kreativitas warga dalam mengekspresikan diri melalui simbol-simbol populer seperti bendera One Piece tidak dijadikan celah untuk menggiring publik agar mengesampingkan pengibaran bendera Merah Putih.

Menurutnya, persoalan baru muncul jika kemudian ada pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan kreativitas tersebut untuk membuat ajakan agar tidak mengibarkan Merah Putih, menggantinya dengan bendera lain, atau menodai makna kemerdekaan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat berharap agar peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak ternodai oleh tindakan-tindakan simbolik yang bisa mengaburkan penghormatan kepada para pejuang bangsa.

Prasetyo juga menyoroti pandangan sebagian orang yang menilai pemasangan bendera One Piece merupakan simbol kekecewaan terhadap situasi pemerintah saat ini.

Ia menilai sah-sah saja jika ekspresi tersebut dimaknai sebagai bentuk unjuk rasa, tetapi tetap harus ditempatkan dalam koridor menghormati simbol negara menjelang 17 Agustus.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi kebebasan berekspresi masyarakat selama tidak melahirkan ajakan yang bertentangan dengan penghormatan terhadap Merah Putih.

Ia pun memastikan bahwa tidak ada tindakan hukum bagi mereka yang sekadar mengibarkan bendera karakter fiksi, kecuali terbukti sengaja memprovokasi publik untuk tidak mengibarkan bendera nasional pada hari kemerdekaan.

Prasetyo mencontohkan bahwa pemerintah saat ini juga sedang membuka ruang dialog dengan banyak pihak, termasuk dengan para sopir truk yang beberapa waktu lalu menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga