Dedi Mulyadi Tegaskan Era Demokrasi Terbuka, Minta Pendukungnya Tidak Galak Hadapi Kritik Agar Tak Dicap Buzzer

 

Repelita Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti perubahan besar dalam tatanan demokrasi di era digital yang memungkinkan siapa saja berbicara terbuka di ruang publik.

Dalam penjelasannya melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial pada Sabtu 2 Agustus 2025, Dedi mengungkapkan bahwa pada masa lalu, hanya kelompok elit yang berani tampil menyuarakan pendapat di depan kamera atau mikrofon.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut kini berubah seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang membuka ruang bagi semua orang untuk bebas menyuarakan pendapat melalui platform digital masing-masing.

Dedi juga menekankan pentingnya para warganet yang mendukung gagasannya agar tetap menjaga sikap dan tidak berlaku kasar, terutama kepada pihak-pihak yang kerap melontarkan kritik kepadanya.

Menurutnya, jika para pendukungnya semakin agresif menghadapi kritik, justru akan muncul tudingan bahwa ia sengaja mengerahkan pasukan buzzer untuk menyerang balik pihak yang berseberangan.

Dalam pernyataannya, Dedi menjelaskan bahwa selama ini ia dan para pendukungnya terhubung melalui ikatan emosi yang tumbuh karena rasa saling percaya dan kasih, bukan semata karena imbalan materi.

Ia berharap ikatan tersebut tetap terjaga dengan sikap saling menghormati dan menggunakan hati serta rasa ketika berbicara, agar suasana demokrasi di ruang digital tetap sehat.

Dedi pun berpesan kepada komunitas pendukungnya untuk selalu menempatkan hati dan rasa di atas segalanya ketika menyampaikan pendapat, agar hubungan antara pemimpin dan masyarakat senantiasa terjalin harmonis.

Di sisi lain, kebijakan Dedi Mulyadi di sektor pendidikan juga menuai reaksi keras dari masyarakat, salah satunya terkait jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang berlaku sejak Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan.

Aturan tersebut diterapkan tak hanya untuk jenjang SMP dan SMA, tetapi juga untuk PAUD, ditambah kebijakan kelas gemuk yang memungkinkan satu kelas diisi hingga 50 siswa, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025.

Dedi beralasan kebijakan ini dirancang untuk menekan angka putus sekolah, mengingat kapasitas sekolah negeri terbatas sementara sebagian besar orangtua tidak sanggup membiayai sekolah swasta.

Kritik tajam pun datang dari Popon Sumarni, seorang dosen yang mengungkapkan keresahan orangtua terkait beban belajar anak yang semakin berat akibat kebijakan kelas gemuk dan jam masuk yang lebih pagi.

Dalam video yang viral, Popon mengingatkan potensi dampak kebijakan tersebut terhadap para guru yang juga orangtua, sebab mereka harus membagi fokus antara mendidik siswa dan merawat anak di rumah.

Menanggapi kritikan tersebut, Dedi Mulyadi melalui TikTok menegaskan bahwa Popon bukanlah guru SMA melainkan dosen, sehingga pendapatnya sebaiknya disampaikan di forum akademik yang relevan agar tepat sasaran.

Ia juga berharap dialog konstruktif terus terjalin demi menghadirkan kebijakan pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga