[BREAKING NEWS] DPR RI Sebut Pengibaran Bendera One Piece Bentuk Makar, Picu Pro Kontra

Repelita Jakarta - Pernyataan anggota DPR RI Firman Soebagyo yang menuding pengibaran bendera One Piece menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai tindakan makar menuai sorotan luas dan memicu reaksi keras dari publik.

Pada Kamis 31 Juli 2025, Firman Soebagyo yang juga politisi Partai Golkar, menyampaikan bahwa pengibaran simbol bajak laut seperti bendera One Piece bukan sekadar aksi iseng, tetapi menurutnya dapat diartikan sebagai simbol pemberontakan yang mengarah pada tindakan makar.

Firman menilai pengibaran bendera bajak laut di momen peringatan kemerdekaan menunjukkan kemerosotan pemahaman kebangsaan masyarakat yang seharusnya memaknai HUT RI sebagai wujud penghormatan terhadap para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga.

Menurutnya, simbol bajak laut yang sengaja dikibarkan saat upacara atau rangkaian acara kemerdekaan mencederai semangat nasionalisme, karena dapat ditafsirkan sebagai sikap melawan otoritas negara yang sah.

Firman juga menyebut bahwa fenomena ini tidak bisa dianggap sepele, sebab simbol perlawanan yang diangkat terus-menerus berpotensi memicu keresahan dan penafsiran liar di kalangan masyarakat.

Ia meminta aparat dan pemerintah daerah menindak tegas jika pengibaran bendera semacam itu terbukti bertujuan memprovokasi, apalagi dilakukan secara terorganisir untuk menumbuhkan narasi anti-negara.

Dalam pernyataannya, Firman mendorong semua pihak agar tidak membiarkan tradisi penghormatan terhadap simbol negara dirusak oleh tindakan yang menurutnya melecehkan perjuangan kemerdekaan.

Meski demikian, banyak warganet di media sosial yang merespons tudingan Firman dengan nada sinis.

Mereka menilai tudingan makar terlalu berlebihan dan tidak relevan karena pengibaran bendera One Piece hanya dianggap sebagai ekspresi hiburan dan kreativitas masyarakat dalam meramaikan suasana perayaan kemerdekaan.

Sebagian masyarakat juga menilai bahwa kritik seharusnya lebih difokuskan pada masalah nyata seperti keadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan rakyat, bukan pada simbol fiksi yang dijadikan kambing hitam.

Pernyataan Firman Soebagyo ini pun terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik, terutama menjelang puncak peringatan HUT RI yang jatuh pada 17 Agustus.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga