Repelita Jakarta - Peringatan keras kembali datang dari kawasan ASEAN mengenai kondisi fiskal Indonesia yang dinilai kian rapuh.
Dalam laporan resmi ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang dirilis pada Kamis, 31 Juli 2025, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan terus merangkak naik dan diprediksi menembus angka 42 persen pada 2029 mendatang.
Prediksi ini memunculkan keprihatinan karena disertai tren pelebaran defisit keseimbangan primer, tingginya beban bunga pinjaman, serta stagnasi penerimaan negara imbas pembatalan kenaikan tarif PPN pada tahun 2025.
Laporan AMRO Annual Consultation Report: Indonesia 2025 menekankan bahwa pengeluaran negara yang meningkat tanpa dukungan kenaikan pendapatan menjadi indikator lemahnya disiplin fiskal.
Beberapa analis di lingkup ASEAN bahkan menyoroti pola pengelolaan fiskal Indonesia yang mulai menyerupai krisis Sri Lanka pada 2022.
Kala itu, Sri Lanka terjebak rasio utang 42 persen terhadap PDB pada 2019, yang akhirnya meledak hingga memicu kebangkrutan dalam waktu singkat akibat utang berlebihan, inflasi liar, dan krisis pangan.
Walau pondasi ekonomi Indonesia dianggap lebih solid, peringatan serius tetap diberikan mengingat pola belanja negara yang boros serta pengawasan anggaran yang dinilai belum ketat.
AMRO memperingatkan bahwa tanpa langkah perbaikan drastis, Indonesia terancam gagal keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan kehilangan posisi sebagai salah satu motor ekonomi utama Asia Tenggara pada 2030.
Menanggapi hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa rasio utang pemerintah masih terjaga di bawah batas 60 persen PDB sebagaimana diatur Undang-Undang Keuangan Negara.
Kendati demikian, pelaku pasar dan investor global terus memantau arah kebijakan fiskal RI.
Banyak pihak meyakini bahwa tahun 2030 akan menjadi tonggak penting untuk menentukan apakah Indonesia mampu menjadi negara berkembang dengan tata kelola anggaran yang matang, atau justru terpuruk karena manajemen utang yang tidak sehat.
Untuk meredam potensi krisis fiskal, AMRO merekomendasikan pemerintah segera menempuh reformasi pajak menyeluruh, menekan belanja negara yang tidak efektif, serta meningkatkan transparansi keuangan publik agar kepercayaan pasar tetap terjaga.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
