Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong, Prabowo Didorong Bersihkan Wajah Hukum Bopeng Warisan Jokowi

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Petrus Selestinus menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong sebagai langkah nyata untuk membersihkan kerusakan hukum yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan ini disampaikan Petrus pada Jumat 1 Agustus 2025 saat menanggapi kebijakan tersebut.

Menurut Petrus, Prabowo harus menanggung beban berat dengan memperbaiki wajah penegakan hukum yang dianggap bopeng akibat praktik hukum di era Presiden Jokowi.

Ia menekankan, istilah “mencuci piring kotor” menjadi gambaran bahwa Prabowo sedang memulihkan kewibawaan negara hukum yang sempat tergerus.

Petrus menilai pemberian amnesti dan abolisi tidak boleh diperlakukan seperti barang murahan, melainkan harus selektif dengan melibatkan pengawasan publik seluas-luasnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini harus menjadi pintu pembenahan total, terutama pada prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri, tetapi tetap bertanggung jawab tanpa campur tangan pihak mana pun.

Baca Juga

• Ditanya Wartawan, Wamenaker Noel Pilih Diam Soal Hukuman Mati Setelah Jadi Tersangka Pemerasan Sertifikat K3
• KPK Sita Satu Motor dari Wamenaker Noel Ebenezer dalam OTT Kemenaker
• Kerugian Proyek Kereta Cepat Whoosh Tembus Rp5,8 Triliun, KAI Sebut Bom Waktu
• Rocky Gerung Soal OTT Wamenaker Noel: Aktivis yang Jadi Pengikut Jokowi Memang Persiapkan Diri untuk Rakus

Petrus menegaskan praktik politik hukum era Jokowi yang disebutnya sebagai legalisme otokratik telah mencederai prinsip demokrasi dan independensi lembaga hukum.

Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menurutnya adalah contoh bagaimana penegakan hukum dipolitisasi demi kepentingan kekuasaan dengan mengorbankan lawan politik.

Karena itu, Petrus berharap amnesti dan abolisi ini dijadikan pemicu reformasi besar di tubuh aparat penegak hukum yang selama ini dinilai terlalu mudah diintervensi.

Ia mendorong eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang kuat, transparan, serta berani menolak intervensi politik dan politik uang.

Petrus juga menyerukan perlunya evaluasi pimpinan lembaga penegak hukum, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK, Ketua Mahkamah Agung, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik.

Ia menduga selama rezim sebelumnya, institusi penegak hukum tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh supra struktur kekuasaan, sehingga langkah pembenahan harus dilakukan menyeluruh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok