Repelita Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak seharusnya menutup-nutupi informasi terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Ia menekankan, UGM adalah perguruan tinggi negeri yang operasionalnya didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak masyarakat.
Karena itu, ia meminta pihak kampus membuka informasi seluas-luasnya.
“Menurut saya, apa yang disampaikan Sofian Effendi itu tidak masalah.
Dan UGM jangan lupa, itu PTN, dibiayai APBN dari pajak rakyat.
Kalau rakyat mau tahu dugaan kasus ijazah palsu Jokowi, ya jangan ditutup-tutupi, buka saja,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu 19 Juli 2025.
Ia mencontohkan kasus di luar negeri, seperti Chicago University yang menolak klaim Presiden Nigeria sebagai alumninya.
“Kalau memang bukan lulusannya, ya diakui saja dengan bukti yang jelas,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat Indonesia masih punya kepekaan moral sehingga wajar mempertanyakan ijazah Jokowi, apalagi transkrip nilai yang sempat diunggah Bareskrim Polri hanya menunjukkan sekitar 120 SKS.
“Nilai segitu tidak cukup jadi sarjana penuh, hanya sarjana muda.
Itu pun kalau betul, karena nilai E dan D harusnya diulang, kok bisa lulus,” ucap Selamat.
Ia juga menyinggung cerita reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985 yang tak menemukan nama Jokowi di daftar yudisium.
“Lulusan 1985 malah bilang foto di ijazah Jokowi mirip almarhum Harry Mulyono, bekas adik iparnya.
Ini yang bikin publik makin ragu,” tambahnya.
Selamat Ginting menilai pernyataan eks Rektor UGM Sofian Effendi justru bisa jadi petunjuk hukum agar penyidik bisa membuktikan dugaan ini tanpa ada pihak yang berdalih.
Ia menegaskan kasus ini sudah jadi perhatian publik dan harus dijelaskan secara terbuka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok