Repelita Jakarta - Rekam jejak Budiman Sudjatmiko kembali mencuat usai namanya disebut Rocky Gerung saat menanggapi pemecatan Beathor Suryadi dari posisi tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Pemecatan Beathor dilakukan berdasarkan surat resmi bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025 yang diteken Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani.
Surat tersebut menyebutkan masa kerja Beathor berakhir pada 30 Juni 2025 dan tidak diperpanjang karena pelanggaran kode etik dan kegagalan mencapai target kerja.
Langkah pemecatan itu terjadi setelah Beathor melontarkan tudingan soal ijazah Jokowi yang disebut pernah dicetak ulang di Pasar Pramuka.
Pernyataan ini disampaikan Beathor dalam program iNews Room pada Rabu, 18 Juni 2025.
Ia menyebut pencetakan ulang terjadi menjelang pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 karena adanya kekurangan dokumen.
Beathor mengatakan pencetakan ulang dilakukan secara terburu-buru demi memenuhi syarat ke KPU.
Namun, pernyataan tersebut dibantah tegas oleh politisi PDIP sekaligus mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo.
Menurut Prasetyo, Beathor bukan pelaku sejarah dan tidak pernah terlibat dalam tim pemenangan Jokowi-Ahok.
“Saya bendahara tim kampanye saat itu, tidak ada nama Beathor. Saya juga tidak pernah bertemu dia,” tegas Prasetyo.
Rocky Gerung kemudian ikut mengomentari isu ini dan menyebut pemecatan Beathor sebagai bentuk pembungkaman.
Ia menilai keberanian Beathor membongkar dugaan manipulasi dokumen telah membuatnya disingkirkan dari jabatannya.
"Beathor sedang menggambarkan silsilah ijazah Jokowi. Tapi akhirnya dia dibungkam kekuasaan," ujar Rocky Gerung melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat, 4 Juli 2025.
Rocky menyebut Beathor sebagai pejabat negara yang dihukum karena menyuarakan hal sensitif.
"Karena mengangkat isu ijazah mantan kepala negara, maka Beathor kehilangan jabatan," katanya.
Ia juga menyinggung Budiman Sudjatmiko yang saat ini memimpin BP Taskin dan menjadi atasan Beathor.
"Beathor sempat naik ketika Jokowi berkuasa, kini diturunkan dari lembaga yang dipimpin Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule," ujar Rocky.
1. Jejak Panjang Budiman
Budiman Sudjatmiko lahir di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, pada 10 Maret 1970.
Masa kecilnya dihabiskan di Bogor dan Cilacap, menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor dan lulus SMP Negeri 1 Cilacap tahun 1986.
Ia kemudian bersekolah di SMA Negeri 5 Bogor dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, lulus tahun 1989.
Budiman sempat kuliah di Universitas Gadjah Mada namun dikeluarkan karena aktif dalam gerakan mahasiswa.
Ia mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang lahir dari organisasi mahasiswa, buruh, dan petani.
Nama Budiman mulai dikenal luas setelah Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996.
Setelah itu, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena dianggap sebagai otak kerusuhan.
Namun ia hanya menjalani hukuman 3,5 tahun setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid pada Desember 1999.
Usai keluar dari penjara, Budiman melanjutkan pendidikan ke Inggris, mengambil Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge.
2. Dipecat dari PDIP dan Diangkat Prabowo
Karier politik Budiman mengalami guncangan setelah ia secara terbuka mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada 2024.
PDIP memecatnya secara resmi pada Kamis, 24 Agustus 2023 karena dianggap melanggar garis partai.
Setelah pemecatan, Budiman secara terang-terangan mendukung penuh pencalonan Prabowo hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden RI.
Presiden Prabowo kemudian menunjuk Budiman sebagai Kepala BP Taskin.
Dalam posisinya ini, Budiman menyusun rencana besar pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut lembaga yang dipimpinnya akan jadi pengarah utama program seperti makan bergizi gratis dan hilirisasi.
"BP Taskin bertugas menyusun rencana induk untuk semua kementerian dan lembaga dalam menangani kemiskinan," kata Budiman saat hadir di Indonesia Human Capital & Beyond Summit 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 15 November 2024.
Budiman menambahkan, 16 kementerian dan lembaga dilibatkan untuk menyusun peta jalan yang sinkron dan terpadu.
Menurutnya, hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kategori seperti masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan ekstrem.
"Semua data akan disinkronkan di bawah koordinasi BPS dan Bappenas," pungkas Budiman Sudjatmiko. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

