Sekolah Rakyat Prabowo, Harapan Anak Miskin atau Diskriminasi Baru?

 

Repelita Jakarta Timur - Langkah Fadilah Pratama yang berusia 12 tahun berjalan lambat dengan sandal jepit usang di antara barisan anak-anak lain yang mengenakan seragam rapi dan sepatu mengkilap.

Mimpi Fadilah yang sempat terkubur akibat kerasnya hidup kini mulai bangkit perlahan.

Di Gedung Sentra Handayani, Jakarta Timur, Fadilah bersama 75 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tampak bersemangat menyambut pembelajaran Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada 14 Juli.

Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau anak-anak dari keluarga termiskin berdasarkan data DTKS.

Tahun ini, Sekolah Rakyat direncanakan hadir di 100 titik rintisan di seluruh Indonesia.

Namun baru 63 lokasi yang siap beroperasi pada 14 Juli, sementara 37 lainnya ditargetkan menyusul akhir bulan.

Gedung di Sentra Handayani sudah dipersiapkan dengan desain modern dan fungsional, dilengkapi asrama putra dan putri yang nyaman.

Salah satu siswa, Muhammad Glensky (13), yang dulu membantu paman sebagai kenek perahu di sungai Jakarta Utara, kini antusias menerima perlengkapan sekolah gratis.

Sekolah Rakyat menyasar anak-anak yang belum atau berisiko tidak bersekolah dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, bukan hanya Kemensos.

Data BPS menunjukkan jutaan anak usia sekolah tidak bersekolah, dan mayoritas kepala keluarga miskin hanya berpendidikan SD ke bawah.

Rekrutmen guru dan siswa telah rampung, dengan rencana pemeriksaan kesehatan rutin dan metode pemetaan potensi siswa melalui tes psikologi.

Sekolah ini juga menegaskan pencegahan bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Anggaran program ini mencapai Rp1,19 triliun, mencakup pengembangan kurikulum, gaji guru, operasional sekolah, dan sarana prasarana.

Menteri PU mengalokasikan sekitar Rp1 triliun untuk renovasi 200 titik Sekolah Rakyat Tahap I.

Meski bernilai mulia, program ini mendapat kritik dari Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, yang menilai Sekolah Rakyat berpotensi memperlebar kesenjangan dan diskriminasi.

Ubaid juga meragukan kemampuan Kemensos dalam pengelolaan pendidikan dan menyoroti potensi korupsi.

Pengamat Darmaningtyas menyoroti tumpang tindih kewenangan dan risiko anak miskin terperangkap dalam segregasi sosial.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menegaskan pentingnya membangkitkan semangat siswa dan memperkuat interaksi lintas sekolah agar tidak terjadi eksklusivitas sosial.

Program ini menerapkan kurikulum nasional dengan penambahan karakter, keagamaan, keterampilan hidup, serta fasilitas digital.

Model boarding school dipilih untuk meringankan beban biaya siswa.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan keberhasilan program tergantung tata kelola dan pengawasan ketat oleh Satgas lintas kementerian serta audit internal dan eksternal.

Sekolah Rakyat dianggap sebagai langkah ambisius untuk menjangkau anak-anak yang sering terlupakan.

Kini, tugas pemerintah bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat agar program ini berkelanjutan dan memberikan pendidikan yang adil dan setara bagi anak-anak seperti Fadilah dan Glensky.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga