Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak Impor, Preciosa Kanti: Sebodoh Inikah Pejabat Indonesia?

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Preciosa Kanti menyuarakan kemarahan atas kebijakan pemerintah yang tetap mengenakan pajak terhadap bantuan kemanusiaan dari luar negeri untuk korban bencana di Sumatera.

Ia menganggap aturan tersebut tidak manusiawi di tengah kondisi darurat yang sedang dialami masyarakat terdampak.

“Paringono sabar, Gusti,” ujar Kanti di X @PreciosaKanti (14/12/2025).

Preciosa juga mempertanyakan logika para pembuat kebijakan yang dinilai kurang memiliki rasa empati.

“Sebodoh inikah pejabat publik Indonesia?,” tegasnya.

Kebijakan mekanisme masuknya bantuan internasional menjadi sorotan dari komunitas diaspora Indonesia.

Bantuan barang untuk wilayah terdampak di Sumatera masih dikenai pajak impor meskipun dikirim dalam situasi krisis.

Hal ini menyebabkan proses penyaluran solidaritas dari warga Indonesia di luar negeri terhambat secara signifikan.

Banyak diaspora merasa kecewa karena kontribusi darurat diperlakukan sama seperti barang komersial biasa.

Salah satu diaspora bernama Fika membagikan pengalamannya melalui akun Instagram @ffawzia07.

“Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak,” kata dia melalui akun Instagram @ffawzia07.

Aturan ini membatasi pilihan diaspora yang ingin memberikan bantuan dalam bentuk barang langsung.

Sebagian dari mereka akhirnya hanya bisa menyalurkan dana uang tunai karena prosedur pengiriman barang terlalu berbelit dan mahal.

Keluhan serupa juga muncul dari akun Instagram @visualinspirasi yang menyoroti dampak kebijakan pajak terhadap respons cepat kemanusiaan.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari otoritas terkait mengenai kemungkinan pemberian keringanan pajak dan bea cukai untuk bantuan luar negeri bagi korban bencana di Sumatera.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga