Proyek Jalan yang Di-OTT KPK Diduga Tak Pernah Dibahas DPRD, Ferdinand: Gubernur Sewenang-wenang

 

Repelita Jakarta - Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengungkap percakapannya dengan seorang anggota DPRD Sumatera Utara terkait proyek jalan yang menjadi objek Operasi Tangkap Tangan KPK.

Pertemuan itu berlangsung di sela sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ferdinand mengatakan dirinya mendapat informasi mengejutkan.

Menurut pengakuan anggota DPRD Sumut itu, proyek jalan yang terlibat OTT belum pernah dibahas secara resmi di DPRD, termasuk soal penentuan lokasi.

“Anggota DPRD Sumut ini mengatakan bahwa jalan yang di OTT korupsi itu belum dibahas di Dewan terkait lokasi proyek,” ujar Ferdinand lewat akun X @ferdinand_mpu pada 4 Juli 2025.

Ferdinand menduga proyek tersebut dijalankan secara sepihak tanpa persetujuan legislatif.

Ia menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Gubernur Sumut.

“Tampaknya Gubernur menggunakan kewenangan yang sewenang-wenang,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kementerian PU.

KPK mengaku telah menerima informasi dari masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di Sumut yang memprihatinkan.

Wakil Ketua KPK Asep Guntur menyebut, dari laporan itu muncul dugaan adanya praktik suap dan korupsi dalam pelaksanaan proyek.

Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, ditangkap dalam OTT bersama lima orang lainnya pada 27 Juni 2025.

Mereka yang ditangkap terdiri dari ASN, penyelenggara negara, dan pihak swasta.

Seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Topan Ginting diketahui merupakan pejabat baru yang dilantik Februari 2025 dan dikenal dekat dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga