Polisi Dinilai Tertutup Usut Keterlibatan Budi Arie dalam Judi Online, Nurhidayatullah B Cottong Sindir Tajam

Repelita Jakarta - Aktivis muda Nurhidayatullah B. Cottong mengkritisi lambannya penegakan hukum dalam mengusut dugaan keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam kasus perjudian online.

Ia menilai, aparat seharusnya sudah bisa menetapkan tersangka jika memang ada bukti awal seperti dugaan suap dan keberpihakan dalam pengelolaan situs judi digital.

"Seharusnya, jika sudah ada temuan awal, termasuk indikasi suap dan keberpihakan dalam pengelolaan situs judol, polisi sebaiknya bisa langsung tingkatkan status ke tersangka," ujar Nurhidayat lewat akun X @yayanouht pada 2 Juli 2025.

Nurhidayat menduga adanya motif politik di balik sikap aparat yang menunggu arahan hakim sebelum mengambil langkah hukum terhadap Budi Arie.

Menurutnya, alasan semacam itu menandakan bahwa penegakan hukum sedang diseret ke ranah politis, bukan murni atas dasar keadilan.

"Justifikasi menunggu petunjuk hakim menunjukkan pilihan politis, bukan hukum yang tegak nan lurus," tandasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyuarakan kecurigaannya terhadap dugaan keterlibatan Menkominfo dalam praktik perjudian online yang diduga beroperasi di lingkungan Kominfo.

Mahfud menyebut nama Adhi Kismanto, seorang tenaga ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dikabarkan terlibat langsung dalam pengoperasian situs judi digital.

Menurut Mahfud, Adhi diangkat langsung oleh Menteri dan bukan berasal dari proses seleksi formal yang memadai.

"Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang. Namanya Menteri," ucap Mahfud dalam sebuah video yang beredar pada 30 Mei 2025.

Mahfud juga menyoroti penggunaan fasilitas negara oleh Adhi dalam menjalankan aktivitas perjudian tersebut.

Ia mempertanyakan bagaimana seseorang yang tidak memiliki latar belakang akademis yang jelas bisa diangkat menjadi pejabat dalam kementerian strategis.

"Kok ceroboh sekali lalu menggunakan kantor anda untuk mengoperasikan perjudian," katanya tegas.

Budi Arie sebelumnya menyebut bahwa Adhi adalah ahli IT yang langsung digunakan jasanya sebagai tenaga ahli.

Pernyataan itu dianggap Mahfud sebagai bentuk lemahnya prosedur dalam rekrutmen pejabat di Kementerian Kominfo.

"Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Arie, dia ngaku ahli IT dan dia saya pakai. Masa gitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya," ungkap Mahfud.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab seorang menteri mencakup seluruh aktivitas bawahannya, termasuk tindakan melawan hukum.

"Padahal dia Menteri, berarti dia harus bertanggungjawab. Dia ngangkat orang hanya karena mengaku ditempatkan lalu melakukan kejahatan," tegasnya.

Mahfud menilai bahwa apa yang disampaikannya bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan logika dari tanggung jawab jabatan yang melekat pada seorang menteri.

"Patut diduga kalau saya, diduga keras, bahwa Budi Arie itu terlibat di situ. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu. Lah ini bukan fitnah dong," tutup Mahfud. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga