Pemakzulan Gibran Menguat, Pengamat Sebut Tiga Jalur Bisa Ditempuh

Repelita Jakarta - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah Forum Purnawirawan TNI melayangkan surat resmi ke DPR dan MPR.

Langkah tersebut didasari anggapan bahwa pencalonan Gibran merupakan hasil manipulasi konstitusi, sehingga layak dibatalkan melalui mekanisme pemakzulan.

Forum ini menyatakan dukungan dalam bentuk tandatangan ratusan purnawirawan dari berbagai matra.

Mereka mendesak DPR dan MPR segera menindaklanjuti permintaan tersebut sesuai Pasal 7A UUD 1945.

Jika tuntutan tidak direspons, para purnawirawan mengancam akan mendatangi langsung Gedung MPR.

Dalam pernyataannya, beberapa tokoh senior seperti Laksamana Purn Slamet Soebijanto dan Jenderal Fachrul Razi menyebut pemakzulan sebagai langkah konstitusional yang sah.

Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap isu ini, pengamat politik Hendri Satrio turut memberikan pandangan soal skenario yang memungkinkan terjadinya pemakzulan.

Melalui akun X pribadinya pada Jumat 4 Juli 2025, ia menyebut ada tiga jalur yang bisa ditempuh jika memang pemakzulan Gibran ingin direalisasikan.

Pertama, dengan cara memaksa Gibran mundur secara sukarela melalui tekanan politik dan opini publik.

Satu, ‘dipaksa’ mundur sukarela, tulis Hendri.

Kedua, menggunakan mekanisme konstitusional lewat DPR dan MPR.

Namun jalur ini disebutnya memerlukan proses panjang dan harus menunggu momentum politik yang tepat.

Kedua, cara konstitusi. Jalan panjang dan menunggu momentum, ujarnya.

Ketiga, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memberi kewenangan kepada presiden untuk mengganti wakilnya.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi persilakan presiden ganti wapres, jelasnya.

Pernyataan Hendri memperjelas bahwa meski pemakzulan merupakan langkah konstitusional, prosesnya tetap bergantung pada situasi politik dan kekuatan gerakan masyarakat yang konsisten. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga