Hari Kebudayaan Nasional Versi Fadli Zon Disorot Publik karena Tepat di Hari Lahir Prabowo

 

Repelita Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai kritikan publik usai memutuskan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.

Penetapan itu bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang diteken pada 7 Juli 2025.

Seniman Butet Kartaredjasa menjadi salah satu pihak yang menyampaikan protes keras.

Ia menilai penetapan tanggal itu sarat kepentingan politik.

Menurut Butet, kebijakan tersebut hanya memicu kecurigaan publik.

Sama sekali itu tidak ada urgensinya, kecuali menjadi objek untuk sarana menjilat. Itu saja.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kebudayaan memberikan penjelasan.

Puan menilai perlu ada alasan kuat di balik penetapan tanggal tersebut.

Ia menekankan, kebijakan kebudayaan harus terbuka dan mewakili seluruh masyarakat.

Menurutnya, kebudayaan tidak boleh menjadi simbol kepentingan kelompok tertentu.

Karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas generasi, lintas zaman dan lain sebagainya.

Jadi jangan sampai itu bersifat inklusif ataupun eksklusif.

Puan juga menekankan, keputusan semacam ini tidak boleh dibuat tanpa dasar yang jelas.

Ia berharap Menteri Kebudayaan segera memaparkan alasannya.

Jangan sampai muncul perpecahan hanya karena kebijakan tanpa pijakan yang kokoh.

Fadli Zon sendiri menjelaskan, tanggal 17 Oktober dipilih karena pada tanggal itu di tahun 1951, Presiden Soekarno menetapkan lambang negara Garuda Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga