Gibran Ditugaskan Tangani Papua, Diminta Fokus dan Tidak Hanya Datang Pergi

Repelita Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai persoalan penting di wilayah Papua.

Tugas ini meliputi pembangunan infrastruktur hingga penanganan isu hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada wapres guna menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih.

"Bagus sekali itu menunjukkan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua," ujar Deddy yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan saat ditemui di kawasan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/7).

Deddy menyebut Gibran memiliki kedekatan secara historis dengan Papua karena ayahnya, Presiden Joko Widodo, dikenal aktif mengunjungi wilayah tersebut selama menjabat.

Menurutnya, banyak proyek pembangunan jalan serta izin usaha pertambangan yang disetujui saat kepemimpinan Jokowi, sehingga Gibran dinilai paham akan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.

"Paling tepat sudah Gibran, sudah benar begitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi," lanjutnya.

Ia bahkan mendorong Gibran agar membuka kantor resmi di Papua untuk benar-benar terjun langsung dan fokus mengurus berbagai persoalan di sana.

Namun, Deddy juga menekankan pentingnya Gibran untuk tidak terlalu sering kembali ke Jakarta hanya untuk melapor ke Presiden, agar tidak mengganggu konsentrasi terhadap penugasannya di Papua.

"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang begitu, daripada bagi skincare, ya, mending urus Papua, dia akan dikenang dengan baik," ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo memang tengah menyiapkan penugasan khusus untuk Wapres Gibran.

Penugasan tersebut akan mencakup pengelolaan sejumlah permasalahan di Papua yang bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, namun juga berkaitan erat dengan isu HAM.

Yusril mengungkapkan bahwa seluruh amanat itu akan dituangkan secara resmi dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres).

"Mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujar Yusril, dikutip Selasa (8/7).(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga