Defisit Membengkak Rp662 Triliun, Istri Menteri UMKM Disorot Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa

 

Repelita Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan melebar hingga Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto.

Di tengah situasi ini, sorotan publik justru tertuju pada istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini, yang diduga meminta fasilitas negara untuk mendampingi kunjungan ke sejumlah negara Eropa.

Agustina Hastarini, istri dari Maman Abdurrahman, direncanakan akan melakukan tur budaya ke Istanbul, Sofia, Amsterdam, Paris, dan Milan pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Dalam surat berkop Kementerian Koperasi dan UKM yang telah beredar luas, disebutkan bahwa permohonan pendampingan diajukan ke kantor perwakilan RI di negara-negara tersebut.

Dokumen yang ditandatangani Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim, juga ditembuskan ke Menteri UMKM serta Direktorat Eropa di Kementerian Luar Negeri.

Menanggapi hal ini, Maman Abdurrahman membantah keras tuduhan penyalahgunaan fasilitas negara dan menyebutnya sebagai fitnah yang keji.

“Itu tidak benar. Jahat banget yang buat fitnah seperti itu,” ujar Maman, Kamis.

Ia berjanji akan menjelaskan duduk persoalan secara terbuka dalam konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.

Sementara itu, netizen ramai-ramai mengkritik dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh istri pejabat yang tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur pemerintahan.

"Kalau dokumen ini benar, apa hubungan antara istri menteri, UMKM, budaya, dan kunjungan ke begitu banyak negara?" tulis salah satu pengguna X.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit anggaran melebar karena tidak tercapainya target penerimaan negara.

Pemerintah memproyeksikan pendapatan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun dari target Rp3.005,1 triliun.

Untuk menutupi selisih tersebut, pemerintah akan menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna mengurangi beban pembiayaan melalui utang baru.

Penggunaan SAL ini disebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan anggaran negara yang semakin besar. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga