Dalih Ketua DPR dan MPR Sebut Belum Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran

 

Repelita Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus mendorong agar DPR dan MPR segera menindaklanjuti surat tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

Namun hingga kini, para pimpinan parlemen menyatakan belum menerima dokumen tersebut secara resmi.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terkini dari jajaran sekretariat lembaga.

“Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI masih berada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

Ia menegaskan surat tersebut akan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Kamis, 3 Juli 2025.

Puan sebelumnya menyampaikan bahwa surat yang masuk ke parlemen cukup banyak, sedangkan masa persidangan baru berlangsung selama sepekan.

Ia memastikan bahwa jika surat tersebut sudah berada di tangan pimpinan, maka prosesnya akan dijalankan secara resmi.

“Masih banyak surat yang menumpuk, namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kami akan baca dan kami akan proses sesuai dengan mekanismenya,” ucapnya, Selasa, 1 Juli 2025.

Puan juga mengatakan belum melakukan koordinasi dengan jajaran di Sekretariat Jenderal DPR, MPR, maupun DPD mengenai surat dari Forum Purnawirawan.

“Jadi kami lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima,” tuturnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa belum ada komunikasi antara para pimpinan lembaga negara terkait usulan pemakzulan terhadap Gibran.

“Belum, barangkali entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” kata Muzani.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan dengan pimpinan parlemen lainnya.

“Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Muzani menegaskan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran telah sah terpilih melalui pemilu 2024.

Ia menyebut keduanya telah dilantik pada 20 Oktober 2024, setelah meraih kemenangan secara konstitusional.

“Pada 20 Oktober 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” kata Muzani. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga