Wacana Pajak Tinggi Rumah Tapak Dinilai Beratkan Rakyat dan Ganggu Bisnis Properti

 

Repelita Jakarta - Rencana Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang akan menaikkan pajak rumah tapak menuai kritik keras dari berbagai kalangan.

Kebijakan itu dinilai akan membebani masyarakat dan merusak stabilitas sektor properti nasional.

Pengamat properti Ali Tranghada menyebut wacana pajak tinggi pada rumah tapak hanya akan menambah biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa memperparah kesenjangan akses terhadap hunian layak.

Ali menjelaskan bahwa beban pajak tambahan akan mengakibatkan rumah tapak menjadi makin tak terjangkau, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia mengakui bahwa di beberapa negara lain, pajak rumah memang lebih tinggi dibanding hunian vertikal.

Namun, kata Ali, kebijakan semacam itu dilakukan secara bertahap dan alami, bukan dengan cara tiba-tiba.

Ali menyarankan agar pemerintah fokus memberikan insentif untuk hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang atas krisis lahan di perkotaan.

Ia menekankan bahwa semakin rendah segmen harga hunian, seharusnya semakin besar insentif yang diberikan negara.

Insentif itu mencerminkan peran negara dalam penyediaan perumahan publik yang berkeadilan.

Ali juga mengingatkan agar Kementerian PKP tidak tergesa-gesa membuat kebijakan tanpa kajian matang.

Menurutnya, kebijakan yang berubah-ubah akan membuat pasar properti semakin tidak menentu.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyampaikan wacana tersebut dengan alasan keterbatasan lahan di kota-kota besar.

Ia menilai rumah tapak tidak lagi cocok dibangun di wilayah perkotaan karena penggunaan lahannya tidak efisien.

“Seluruh dunia sekarang ini tidak ada lagi landed house di perkotaan dan kita harus hentikan landed house di perkotaan karena kita sudah tidak punya tanah,” ujar Fahri dalam pernyataannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga