
Repelita Jakarta - Kebijakan vaksinasi TBC yang digagas Kementerian Kesehatan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan.
Anggaran program tersebut disebut mencapai Rp2,7 triliun dan berasal dari yayasan milik Bill Gates.
Meski diklaim sebagai bagian dari upaya global mengendalikan tuberkulosis, banyak masyarakat justru meragukan urgensi program ini.
Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia Agung Nugroho menyebut bahwa laporan mingguan penyakit infeksi Kemenkes hingga pekan ke-21 tahun 2025 tidak menunjukkan lonjakan kasus TBC.
Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi massal tanpa dasar data epidemiologis mencerminkan potensi kepentingan asing di balik kebijakan ini.
“Tidak ada urgensi yang tercermin dari laporan resmi Kemenkes. Maka, pelaksanaan vaksinasi ini patut diduga bukan karena kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi karena dorongan agenda global,” ujar Agung pada Selasa 3 Juni 2025.
Ia juga menyoroti potensi campur tangan industri farmasi global dan agenda tersembunyi lembaga internasional seperti pengendalian populasi dan komersialisasi vaksin.
Atas dasar itu, Rekan Indonesia menyerukan penundaan vaksinasi TBC hingga ada justifikasi ilmiah yang kuat.
Pemerintah diminta membuka ruang diskusi publik yang objektif dan menjamin kebijakan kesehatan terbebas dari pengaruh luar.
“Kedaulatan kesehatan nasional harus dipegang penuh oleh pemerintah. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan global,” tegas Agung. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

