Umar Hasibuan Sindir Keras Luhut soal Pulau Sengketa, Pertanyakan Investasi UEA dan Ancaman Pindah Negara

 

Repelita Aceh - Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan, mengungkapkan sindiran keras terhadap Luhut Binsar Pandjaitan terkait keterlibatannya dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.

Melalui akun X miliknya @UmarHasibuan__, Umar mempertanyakan peran Luhut dalam video yang disematkan pada unggahannya Kamis, 12 Juni 2025.

"Coba tanya luhut apa sudah jadi presiden UEA invest seperti bacotnya luhut ini ges?," tulisnya.

Ia juga menyebut Luhut hanya pandai mengintimidasi tanpa arah yang jelas.

"Nih orang dari dulu bisanya cuma ngancam orang untuk pindah negara. Apa pendapat kalian tentang luhut ini ges?????," sambung Umar dalam postingan yang sama.

Video yang diunggah Umar memuat pembahasan ketegangan antara dua provinsi menyusul keputusan pemerintah pusat terkait status empat pulau.

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.

Pemerintah pusat, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.

Keputusan ini memicu gelombang protes dari warga dan pejabat di Aceh.

Mereka menolak pengalihan wilayah tersebut dan meminta pemerintah pusat untuk tidak mengganggu keutuhan tanah Aceh.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, hanya sempat sebentar bertemu dengan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution sebelum melanjutkan agenda lain.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya dialog belum berhasil meredakan ketegangan.

Di sisi lain, muncul spekulasi bahwa kawasan perairan di sekitar keempat pulau itu menyimpan cadangan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.

Anggota DPR RI, Muslim Ayub, menduga keputusan pemerintah pusat berhubungan dengan potensi migas dan rencana investasi asing.

Nama Uni Emirat Arab turut disebut, lantaran empat tahun lalu Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyatakan akan membawa investasi UEA dan China ke Pulau Banyak.

Meski begitu, tidak dijelaskan secara rinci apakah rencana itu berkaitan langsung dengan keputusan pengalihan wilayah empat pulau tersebut.

Dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengajak Pemerintah Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau tersebut.

Ia menyatakan, “Aceh dan Sumatra Utara ini kan bagian yang tidak terpisahkan. Banyak orang Aceh di Sumut. Begitu juga sebaliknya.”

Menurut Bobby, keputusan Mendagri tanggal 25 April 2025 bukan inisiatif Sumut, melainkan hasil mekanisme yang sah.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk migas, dapat dilakukan secara kolaboratif.

“Kalaupun ada potensi sumber daya alam, ya itu bisa kita kelola sama-sama. Termasuk ada migas, juga bisa kita saling berbagi,” ujarnya.

Gubernur Aceh sendiri belum memberikan pernyataan resmi atas ajakan Bobby.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang ikut mendampingi Bobby, mengatakan kedatangan mereka ke Aceh adalah bentuk silaturahmi.

Ia menambahkan bahwa Muzakir Manaf merupakan tokoh penting bagi masyarakat Aceh.

“Saya ke sini mendampingi Pak Gubernur Sumatra Utara. Beliau yang mau sowan ke Pak Gubernur Aceh. Agar ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah,” ucap Masinton.

Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, menyatakan bahwa beberapa gugatan terhadap batas wilayah ke Mahkamah Konstitusi telah ditolak.

Ia menegaskan bahwa Kemendagri akan mengikuti jalur hukum jika ada keberatan lebih lanjut dari pihak mana pun.

“Intinya, kami patuh dan taat, apabila masuk jalur hukum kita akan ikuti,” ujar Safrizal.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga