Tiang Monorel Mangkrak, Pramono: Jika Diizinkan Besok Saya Bongkar

Repelita Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan masalah tiang monorel mangkrak yang tersebar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika.

Pramono menyatakan kesiapannya untuk langsung membongkar seluruh tiang tersebut begitu ada izin dari aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan.

“Apapun yang diputuskan, Jakarta akan mengikuti dan akan menjalankan itu. Termasuk kalau kemudian diizinkan dibongkar, besok juga saya bongkar,” ujarnya pada Jumat, 20 Juni 2025.

Ia menyebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pihak penegak hukum mengenai langkah yang akan diambil terkait tiang-tiang tersebut.

Menurut Pramono, PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek juga telah menunjukkan itikad baik dan bersedia turut menyelesaikan persoalan ini.

“Sejujurnya kami sudah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan. Bagaimana jalan keluar terhadap persoalan ini? PT Adhi Karya juga proaktif untuk ikut menyelesaikan,” katanya.

Pramono menegaskan bahwa dirinya akan menangani persoalan ini dengan sungguh-sungguh hingga tuntas.

Ia berharap segera ditemukan jalan keluar yang jelas dan memiliki kekuatan hukum agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Saya kalau sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, pasti saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka dengan demikian kami segera menyelesaikan. Mudah-mudahan segera ada titik temu jalan keluarnya. Kami menunggu apa yang akan diputuskan oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa proyek monorel tersebut sudah mangkrak sejak era Gubernur Sutiyoso dan terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Anies Baswedan.

Meski proyek transportasi itu telah digantikan oleh LRT, sisa-sisa tiangnya masih berdiri dan mengganggu estetika serta tata kota.

Pramono menilai pembongkaran tiang monorel akan menjadi langkah penting dalam merapikan kembali wajah ibu kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan hukum sebagai dasar pelaksanaan pembongkaran agar tidak menimbulkan konflik dengan pihak-pihak terkait. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga