
Repelita Jakarta - Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terkait kebijakan tambang di era Presiden Joko Widodo.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Said Didu menyoroti peran Jokowi dan para menterinya dalam perubahan aturan pertambangan.
Ia menyebut bahwa menteri-menteri yang berada di bawah kepemimpinan Jokowi seharusnya diperiksa atas kebijakan yang mempermudah kepentingan industri tambang.
"Kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu, sutradara tambang itu menteri yang paling berpengaruh, itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang, merubah Undang-Undang," ucap Said Didu.
Ia menyinggung dua produk hukum yang diubah, yakni Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Satu, Undang-Undang Minerba tahun 2009 di 2020 hanya dalam waktu tiga hari barangkali. Terus, habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu amdal lagi semua," jelasnya.
Said Didu menilai perubahan tersebut sebagai bentuk pelepasan kedaulatan negara kepada kepentingan ekonomi tertentu.
"Jadi, Jokowi memang mengubah undang-undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang mau menjual negara ini," tegasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan Proyek Strategis Nasional atau PSN yang menurutnya menjadi alat untuk membabat hambatan regulasi.
“Nah, masih kurang maka dibikinlah PSN, Proyek Strategis Nasional, yang mentorpedo semua," ucapnya.
Said Didu mendesak agar para menteri yang terlibat diperiksa dan bertanggung jawab atas peran mereka.
"Saatnya kita membuka semua, siapa yang ada di baliknya? Semuanya kan Jokowi semua lah. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab, walaupun dia teman saya, dia lah yang mengelola semua PSN," ungkapnya.
"Pak Luhut Binsar Pandjaitan juga harus bertanggung jawab karena dia juga ikut mengubah-ubah aturan," tambahnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

