Repelita Jakarta - Roy Suryo, pakar telematika sekaligus mantan Menpora, mengungkapkan bahwa surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980 telah diambil oleh Bareskrim Polri dari Perpustakaan Daerah DIY.
Ia menyayangkan tindakan tersebut karena menurutnya, koran itu tidak tergolong sebagai barang bukti tindak pidana.
Roy menyampaikan bahwa timnya sebenarnya berhasil menemukan bundel surat kabar KR edisi tahun 1980.
Namun, edisi bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun tersebut tidak ditemukan di perpustakaan.
“Petugas perpustakaan bilang, ‘Diambil, Pak, kemarin sama Bareskrim.’ Itu pernyataan stafnya. Ada dokumentasinya di YouTube,” ujar Roy dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.
Roy menyatakan bahwa edisi yang masih tersedia hanya dari bulan Januari hingga Mei tahun 1980.
Ia menegaskan bahwa penyitaan tidak semestinya dilakukan terhadap dokumen yang bukan alat bukti tindak kejahatan.
“Kalau itu bukan barang bukti kejahatan, kenapa disita? Ini bukan tindak kriminal,” katanya menambahkan.
Selain itu, Roy menyoroti kejanggalan pada koran KR edisi 18 Juli 1980 yang dipamerkan Bareskrim dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.
Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara penanggalan hari, pasaran Jawa, dan kalender masehi dalam koran tersebut.
Ia menyebut bahwa edisi di bulan Agustus 1980, yang merupakan bulan puasa, justru mencantumkan istilah ‘pasa’, bukan ‘puasa’ seperti yang belakangan beredar.
“Semua KR waktu itu mencantumkan pasa. Jadi kalau tiba-tiba muncul edisi yang menyebut puasa, kita layak curiga,” kata Roy.
Ia juga menekankan bahwa hanya akan menerima salinan fisik dari dokumen tersebut, bukan versi digital.
“Kalau itu cuma digital, kita tidak anggap sah. Kita mau bukti fisiknya. Itu milik rakyat, kenapa bisa diambil begitu saja oleh aparat?” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
