Rocky Gerung Sebut Nama Pasar Pramuka Buka Arah Baru Dugaan Ijazah Jokowi Palsu

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai isu dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo semakin menunjukkan tanda kegelisahan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Ia menyebut, banyaknya suara yang bermunculan justru memperlihatkan bahwa kasus ini sedang bergerak menuju arah yang lebih serius.

Rocky menyoroti keterlibatan nama Pasar Pramuka sebagai titik yang dianggap penting dalam kasus ini.

Menurutnya, masuknya lokasi tersebut membuka kemungkinan baru dalam penelusuran jejak dugaan pemalsuan dokumen.

Pasar Pramuka sejak lama dikenal sebagai tempat praktik pemalsuan dokumen, termasuk ijazah dan skripsi, sejak dekade 1990-an.

Jelas makin terbaca kegugupan di kubunya Jokowi, karena satu per satu gejala yang tadinya hendak ditutupi itu konsep-konsep bahwa pemalsuan itu tidak terjadi.

Rocky menyatakan bahwa penyebutan lokasi tersebut mengubah arah investigasi dari sekadar mempertanyakan dokumen menjadi fokus pada asal-usulnya.

Begitu diucapkan soal Pasar Pramuka, maka seluruh fokus penelitian itu berubah, menjadi makin dekat dengan pembuktian kepalsuan.

Nama aktivis senior Betor Suryadi juga muncul dalam sorotan karena dinilai memiliki peran penting dalam menyuarakan informasi terkait isu ini.

Betor dikenal sebagai kader partai besar dengan latar belakang aktivisme yang panjang serta hubungan luas dengan kalangan LSM, termasuk yang memiliki basis di kawasan Pasar Pramuka.

Rocky menilai bahwa fokus publik mulai berpindah dari sekadar bentuk dokumen ke jaringan sosial yang mungkin terlibat dalam penerbitannya.

Ia menyampaikan bahwa kasus ini tak bisa hanya dipandang sebagai perkara hukum formal, melainkan menyangkut integritas seorang pemimpin negara.

Nilai kejujuran dan keterbukaan menjadi hal mendasar dalam demokrasi, dan rakyat berhak menuntut kejelasan dari pemimpin yang pernah mereka pilih.

Rocky juga memperingatkan agar tidak ada tekanan balik yang menuntut pembuktian sepihak terhadap pihak yang mempertanyakan.

Sebaliknya, ruang publik harus tetap terbuka untuk upaya penelusuran kebenaran melalui aktivis, akademisi, hingga sejarawan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga