Repelita Bandung - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kekuatan oligarki yang mencoba merusak kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir pihak.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri aksi solidaritas Save SMAN 1 Bandung yang digagas Ikatan Alumni SMAN 1 Bandung Angkatan 1987 pada Minggu, 15 Juni 2025.
Rieke menilai sengketa antara SMAN 1 Bandung dan Perkumpulan Lyceum Kristen (PKL) bukan hanya masalah lokal, tetapi menjadi tanggung jawab nasional.
“Ini bukan hanya urusan Kota Bandung atau Jawa Barat. Jika SMANSA kalah, bisa jadi sekolah-sekolah lain ikut menjadi korban,” ungkapnya.
Ia menyebut ada indikasi pelanggaran hukum dalam kasus ini dan menyoroti kemungkinan keterlibatan mafia hukum.
“Ada dugaan kuat kolaborasi antara pelanggaran hukum dan praktik mafia peradilan. Sekolah negeri di atas tanah milik negara bisa direbut dengan dalih organisasi tertentu. Ini jelas membahayakan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Rieke meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera memblokir sertifikat tanah SMAN 1 Bandung guna menghindari penyalahgunaan.
“Kita hormati proses hukum, tetapi BPN harus segera melakukan pemblokiran agar tidak ada manipulasi. Apalagi BPN adalah tergugat pertama dalam perkara ini,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim PTUN Bandung.
“Saya minta dugaan pelanggaran etik oleh hakim Edi Romyadi, Dedi Kurniawan, dan Ahdiat Sastradinata ditindaklanjuti serius,” serunya.
Menurut Rieke, jika negara gagal mempertahankan SMAN 1 Bandung, maka tidak tertutup kemungkinan wilayah-wilayah strategis lainnya juga akan jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau ini kalah, jangan harap kita bisa menjaga pulau-pulau kecil di Aceh, Papua, atau Kalimantan. Ini bukan soal dapil saya, ini soal keutuhan bangsa,” katanya.
Ia menegaskan bahwa menyelamatkan SMANSA bukan hanya untuk warga Bandung, tetapi untuk anak-anak Indonesia dan masa depan pendidikan nasional.
“Menyelamatkan SMANSA berarti menyelamatkan Indonesia,” tutup Rieke. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
