Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Segera Proses Pemakzulan Wakil Presiden Gibran

 

Repelita Jakarta - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik.

Isu ini mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI menyampaikan kritik terhadap proses pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

Forum tersebut bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR agar segera menindaklanjuti usulan pemakzulan itu.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum membaca surat yang dimaksud.

Menurutnya, hingga kini ia belum kembali ke kantor karena masih dalam suasana libur Idul Adha.

"Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini. Karena lebaran (Idul Adha) ini," ujar Muzani pada Sabtu (7/6/2025).

Surat dari Forum Purnawirawan TNI itu menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q dalam Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar prosedur hukum MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sejumlah tokoh purnawirawan menandatangani surat tersebut, antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona, menyampaikan bahwa permintaan pemberhentian Gibran tersebut belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

Ia menilai, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemakzulan harus berlandaskan pada aturan konstitusi.

“Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan spotlight pemberitaan media terarah ke Wakil Presiden Gibran,” ujarnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga